Pemerintah memberikan perhatian besar kepada industri sawit. Di sektor petani, program peremajaan sawit terus berjalan. Begitupun mandatori biodiesel menjadi solusi membangun ketahanan energi nasional.
Kegiatan peremajaan sawit rakyat menjadi fokus pemerintah untuk membenahi kehidupan petani. Melalui program bernama Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), pemerintah memberikan bantuan dana dan pendampingan untuk peningkatakan produktivitas. Untuk peremajaan, pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit memberikan bantuan sebesar Rp 25 juta per hektare.
“Kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah mendukung kegiatan peremajaan sawit petani. Banyak pula anak-anak petani yang memperoleh beasiswa untuk kuliah di program studi sawit,” ujar Rino Afrino, Sekjen Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO).
Data Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI menunjukkan realisasi penanaman PSR seluas 5.402 hektare sampai Desember 2018. Realisasi ini berasal dari pengajuan rekomendasi teknis seluas 14.6333 hektar pada 2017 dan pada 2018 seluas 33.842 hektar.
Kasdi Subagyono, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI menuturkan masalah administratif yang menjadi kendala PSR di lapangan berupaya dilakukan perbaikan. Masalah legalitas lahan dapat diselesaikan.
Kendati demikian, Kasdi menyebutkan pihaknya tidak bisa memaksa untuk lakukan peremajaan. Dalam beberapa kasus, ada kebun petani yang tanamannya berusia tua tetapi produktivitas masih tinggi. “Peremajaan ini menyesuaikan kebutuhan pemilik lahan (red-petani),” jelas Kasdi.
Dalam pembukaan Pertemuan Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia, Menko Kemaritiman, Luhut Panjaitan menegaskan pemerintah memberikan perhatian besar kepada industri sawit terutama petani. Perusahaan diminta untuk membantu petani kecil melalui kelembagaan koperasi.
“Pemerintah selalu melindungi petani kecil seperti sawit. Bagi pengusaha besar, kalian harus turut kontribusi kepada koperasi-koperasi petani kecil. Presiden ingin ada keseimbangan,” ujar Luhut.
Pertemuan Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia dihadiri 300 petani sawit dari 22 DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) mulai dari Aceh sampai Papua. Adapula 100 petani mewakili DPD APKASINDO di 116 kabupaten di seluruh Indonesia. Serta perwakilan organisasi petani lainnya yaitu Samade dan ASPEKPIR.
Selain itu, dilanjutkan Luhut, pemerintah sedang menjajaki pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit yang dapat dikelola petani. Menko Luhut menjelaskan, hal demikian sedang dalam proses pengerjaan. Misalkan saja pembangunan pabrik green diesel di Sulawesi, butuh pasokan sawit dari daerah sekitar.
Dikatakan Luhut, pemerintah ingin kelompok tani mengelola pabrik. Tujuannya, petani tidak lagi menjual Tandan Buah Segar (TBS) sawit. Melainkan mampu menjual dalam bentuk olahan CPO kepada fasilitas pengolahan green diesel.
“Semisal green diesel itu kita akan buat di Sulawesi, nah disitulah akan kita buat pabriknya, apalagi kalau di area tersebut luas lahannya sampai 300 ribu hektar. Jadi supply untuk green fuel itu dari daerah tersebut,” terang Menko Luhut.
Menko Luhut menyebutkan dengan adanya pabrik tadi akan dihasilkan nilai tambah bagi petani. Alhasil mampu mendongkrak harga jual di tingkat petani. Langkah ini akan digulirkan segera karena kita ingin kemandirian.
Amin Nugroho, Ketua Harian APKASINDO, menuturkan sudah ada pilot project pabrik sawit mini yang sedang dibangun di Kalimantan. Pembangunan pabrik ini butuh investasi sekitar Rp 300 juta. Luas lahan pabrik ini sekitar 50 hektar yang akan dikelola kelompok tani. Apabila pilot project berhasil, maka dapat dijalankan di perkebunan sawit lainnya di Indonesia.
“Dengan adanya pabrik ini dapat dirasakan manfaatnya di daerah. Tidak perlu lagi distribusi panjang sehingga harga dapat terjangkau bagi konsumen,” paparnya.
Ketahanan Energi
Menko Luhut Panjaitan menerangkan pemerintah sedang mengkaji peningkatan campuran biodiesel dari 20% (B20) menjadi 30% (B30). Terobosan penggunaan B30 inilah membuat Indonesia dapat mengelola harga sawit. Perbaikan harga sawit menjadi sangat penting bagi industri sawit dan petani. Dalam hal ini, pemerintah tidak hanya ingin memperbaiki harga melainkan juga kualitas sawit rakyat.
Luhut mengatakan perbaikan kualitas dilakukan melalui program peremajaan sawit rakyat. Dengan mematok target bahwa 40% perkebunan sawit rakyat memakai benih unggul. Pemerintah ingin program replanting digenjot supaya produktivitas sawit petani dapat mencapai 2 ton, atau dapat mencapai 6-7 ton per hektar.
Dengan adanya program B20, industri sawit menjadi semakin strategis. Pemanfaatan sawit tidak lagi sebatas pangan. Melainkan meluas sebagai ke sektor energi. Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) program hilir sawit yang dijalankan pemerintah dapat menjadikan Indonesia Raja Oleofood, Raja Oleokimia, dan Raja Biofuel dunia.