Palembang, SAWIT INDONESIA - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menegaskan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tetap menjadi instrumen utama untuk mendongkrak produktivitas kebun sawit nasional. Tanpa penguatan sektor hulu, pasokan bahan baku untuk industri hilir dinilai akan terganggu.
Pelaksana Tugas Kepala Divisi Penyaluran Dana Sektor Hulu Perkebunan Kelapa Sawit II BPDP, Dwi Nuswantara, mengatakan peningkatan produktivitas merupakan fondasi keberlanjutan industri sawit Indonesia.
“Kalau di hilir ada biodiesel dan produk turunan, tapi di hulu tidak ada produksi, tentu tidak ada yang bisa diolah. Karena itu produktivitas menjadi kunci,” ujarnya dalam Workshop Peremajaan Sawit Rakyat dan Pekan Benih 2026 bertajuk Kebijakan Benih Sawit Nasional demi Kesuksesan PSR di Palembang, Kamis (12 Februari 2026).
Dwi menjelaskan BPDP telah menjalankan program PSR sejak 2017 dengan fokus pembiayaan replanting kebun rakyat. Setiap tahun, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp3 triliun, setara target peremajaan 100.000 hektare.
“Setiap tahun anggaran disiapkan, tapi realisasinya bahkan setengahnya pun belum habis. Ini bukan berarti programnya menyulitkan petani, justru membantu. Yang perlu kita cari tahu kenapa minatnya belum tinggi,” katanya.
Ia menepis anggapan dana sawit hanya terserap untuk program biodiesel. Menurutnya, alokasi dana sektor hulu tetap tersedia dan tidak dikurangi untuk kepentingan hilir.
“Dana untuk hulu selalu dialokasikan tersendiri. Tidak diambil untuk hilir,” tegasnya.
Alternatif Bantuan Selain PSR
Selain PSR, BPDP juga menawarkan program sarana dan prasarana (sarpras) bagi petani yang belum siap melakukan replanting. Program ini mencakup delapan jenis bantuan, mulai dari pupuk gratis, alat pascapanen, transportasi hasil panen, mesin pertanian, perbaikan jalan kebun, hingga sertifikasi keberlanjutan ISPO.
“Kalau belum mau PSR karena tanaman masih produktif atau ada kendala lahan, kami alihkan ke bantuan sarpras. Misalnya pupuk, truk angkut, alat panen, bahkan sekretariat koperasi,” ujarnya.
BPDP juga menanggung biaya sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), mulai dari pra-sertifikasi, penerbitan STDB, hingga proses audit. Saat ini, tingkat sertifikasi pekebun rakyat masih sangat rendah.
“Sejak 2011 Indonesia memimpin isu keberlanjutan, tapi sertifikasi pekebun baru sekitar 1 persen. Ini mengkhawatirkan,” katanya.
Syarat PSR Disederhanakan
Terkait kendala administratif, Dwi memastikan persyaratan PSR terus disederhanakan. Jika sebelumnya terdapat sekitar tiga puluh dokumen, kini dipangkas bertahap menjadi empat belas, lalu delapan, hingga tersisa dua syarat utama.
“Program ini terus kami permudah. Prinsipnya jangan sampai regulasi menghambat petani,” ujarnya.
BPDP bertindak sebagai operator program, sementara Kementerian Pertanian menjadi pemilik kebijakan. Program PSR difokuskan meningkatkan produktivitas tanpa menambah luas lahan, berbeda dengan bantuan sarpras yang dapat mendukung pengembangan di area prioritas.
Ia mengingatkan petani agar tidak menunda peremajaan hanya karena harga sawit sedang tinggi.
“Kalau PSR tidak jalan, produktivitas akan turun. Momentum harus dijaga. Kalau belum siap replanting, manfaatkan dulu bantuan lain,” katanya.
Menurut Dwi, keberhasilan industri sawit nasional sangat bergantung pada penguatan kebun rakyat yang saat ini mencakup sekitar 42% dari total areal sawit nasional. Tanpa produktivitas yang baik, pasokan bahan baku untuk industri hilir dan ekspor berisiko tertekan.
“Dana sawit berasal dari sawit dan harus kembali ke sawit. Jadi mari sama-sama kita manfaatkan untuk memperkuat hulu,” ujarnya.
