Bogor, SAWIT INDONESIA – Ratusan pemangku kepentingan industri sawit berkumpul di Bogor, Senin (1 September 2025) untuk membahas sejumlah persoalan krusial, mulai dari lemahnya insentif bagi pemerintah daerah hingga ketidakpastian hukum akibat tumpang tindih kawasan hutan. Pertemuan yang difasilitasi FORCI IPB University ini berupaya menawarkan untuk mengatasi persoalan tersebut.
Guru Besar Kebijakan Publik Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Sudarsono Sudomo menyoroti pemerintah daerah tidak memiliki dorongan yang cukup untuk memperbaiki kualitas data perkebunan. Karena itu, ia mengusulkan penerapan insentif berbasis kinerja. “Indikatornya bisa berupa kelengkapan data, kecepatan pembaruan informasi, hingga kepatuhan pelaku usaha terhadap standar legalitas dan keberlanjutan,” ujarnya.
Sudarsono juga menyoroti lemahnya keberlanjutan operasional sistem informasi sawit yang selama ini bergantung pada anggaran tahunan pemerintah. Ia merekomendasikan model pembiayaan mandiri, misalnya melalui pungutan layanan digital, integrasi dengan mekanisme verifikasi legalitas, serta kerja sama dengan pihak swasta. Surplus dari sistem ini dapat menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Masalah lain yang disorot adalah tumpang tindih kawasan hutan yang kerap menimbulkan ketidakpastian hukum. PMKS, kata Sudarsono, bisa dilengkapi dengan algoritma geospasial berbasis data multi-sumber (BIG, ATR/BPN, hingga citra satelit terbaru). Dengan begitu, jika tidak ada bukti penetapan batas resmi, lahan dapat dikategorikan sebagai bukan kawasan hutan sehingga petani dan perusahaan memperoleh kepastian hukum.
“Sebagian besar kebun rakyat belum memenuhi prinsip keberlanjutan. Dengan SJA, indikator lingkungan, sosial-ekonomi, dan tata kelola bisa diukur lebih jelas,” tuturnya.
Sebagai jalan keluarnya, Prof. Sudarsono menawarkan Sustainable Jurisdictional Approach (SJA) yang dinilai mampu mengintegrasikan aspek legalitas, produktivitas, dan keberlanjutan melalui kolaborasi pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat. Pengembangan Platform Multi-Komoditas Strategis (PMKS) juga menjadi kebutuhan mendesak untuk dapat menjawab isu-isu tersebut.
Dalam rancangan regulasi yang ia susun, Platform Multi-Komoditas Strategis diusulkan diatur melalui Peraturan Presiden. Aturan itu mencakup tata kelola ISPO, legalitas kebun, ketertelusuran, hingga inklusivitas pekebun swadaya. Selain itu, Sudarsono mengusulkan pembentukan badan otorita sawit berkelanjutan yang bertugas mengelola platform digital, menyinkronkan data lintas otoritas, serta menyelesaikan konflik hukum dan agraria.
“Dengan tata kelola digital yang terintegrasi dan berkelanjutan, industri sawit Indonesia bisa tetap menjadi andalan ekonomi tanpa mengorbankan aspek legalitas, lingkungan, dan keadilan sosial,” pungkasnya.
