Jakarta, SAWIT INDONESIA - Pelaku usaha berharap Presiden Prabowo Subianto dapat mendukung perbaikan di sektor hulu sawit untuk menopang program swasembada pangan dan energi sebagai antisipasi risiko global. Mengingat bahan baku dari sawit mengalami stagnasi bahkan penurunan produktivitas dalam beberapa tahun terakhir.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono mengatakan produksi sawit tidak dalam kondisi prima. Oleh karena itu, mereka berharap pemerintahan baru dapat memacu program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Dia menuturkan PSR sendiri digagas dan diluncurkan pemerintah pada 2017 sebagai langkah untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha perkebunan milik rakyat melalui pemberian dana hibah untuk melakukan replanting.
“Ini sangat memprihatinkan. Kalau tidak segera dibenahi, ini akan sangat bahaya,” kata Eddy dalam Focus Group Discussion (FGD) Spotlight Indonesia Oil Palm Issues 2024 di Medan, Rabu (13/11/2024).
Data Gapki menunjukkan pada tahun perdana peluncurannya PSR hanya mampu menyasar 13.337 hektare (ha) lahan dari 20.780 ha yang ditargetkan. Realisasi PSR sempat meningkat hingga menjadi 91.433 ha dari 180 ribu ha lahan yang ditarget pada tahun 2020, namun kembali turun pada tahun-tahun setelahnya. Hingga November, realisasi PSR secara nasional baru berkisar 30.102 ha. Padahal, target PSR tahun 2024 mencapai 120 ribu ha, turun dari target tahun sebelumnya yang rata-rata 180 ribu ha per tahun.
Eddy mengungkapkan bahwa program replanting dalam PSR ini menjadi kunci utama untuk meningkatkan produktivitas sawit. Sebab, menurut dia, program lain seperti intensifikasi sawit tidak akan berjalan maksimal dengan tanaman sawit yang sudah tua.
“Dia (sawit) seperti manusia, lah. Kalau sudah tua, mau dikasih apa, ya kemampuannya segitu. Oleh karena itu, harus diganti dengan tanaman yang baru, dengan bibit yang bagus,” kata dia.
Dalam forum yang sama, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI Heru Triwidarto mengamini rendahnya produktivitas sawit belakangan ini. Dia bahkan menyebut bahwa produksi kebun sawit negara maupun perusahaan besar juga masih jauh di bawah potensinya. Heru mengatakan, semua harus bekerja sama mengingat ada kebijakan baru terkait swasembada energi yang salah satunya mengenai pengembangan biodiesel dari B40 menjadi B50.
“Pemerintah mendorong perusahaan besar, perusahaan negara dan pekebun rakyat bersama-sama meningatkan produksi untuk mendukung swasembada energi dan swasembada pangan. Ada peluang bagi pelaku perkebunan kelapa sawit. Untuk proyek energi naik jadi B-50 saja kita butuh tambahan minyak sawit 6,6 juta ton, kalau melakukan ekstensifikasi butuh 2,3 juta hektare lahan baru untuk perkebunan dan itu sangat sulit dilakukan,” ujar Heru via zoom meeting.
