Jakarta, SAWIT INDONESIA - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyuarakan sejumlah keresahan pelaku usaha terkait rencana penerapan skema ekspor sawit satu pintu melalui Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Isu krusial mengenai acuan harga hingga perlindungan data komersial menjadi sorotan utama dalam forum diskusi yang turut dihadiri oleh jajaran Kementerian Perdagangan RI dan CEO Danantara Sumberdaya Indonesia, Luke Thomas Mahony.
Wakil Sekretaris Jenderal GAPKI, Lolita Bangun, mengibaratkan hubungan antara pemerintah dan pelaku usaha seperti orang tua dan anak, di mana kebijakan dirancang demi kebaikan bersama. Namun, ia mengingatkan bahwa regulasi dari pusat kerap kali belum sepenuhnya menangkap realitas di lapangan.
"Saya percaya DSI dibentuk untuk memperkuat posisi tawar Indonesia sekaligus untuk keterlacakan (traceability)," ujar Lolita, mengapresiasi tujuan awal pembentukan lembaga tersebut. Kendati demikian, ia menegaskan kewajibannya untuk menyampaikan keresahan para pembeli (buyer) internasional yang mendatangi kantornya secara langsung.
Kekhawatiran Kerahasiaan Data dan Standar Harga
GAPKI menyoroti dua persoalan fundamental yang mengancam daya saing industri. Pertama, terkait mekanisme benchmark atau acuan harga ekspor yang akan diterapkan oleh DSI. Kedua, menyangkut aspek kerahasiaan (confidentiality) data komersial perusahaan yang berkaitan langsung dengan posisi tawar Indonesia terhadap negara produsen pesaing, khususnya Malaysia.
Lolita berkaca pada pengalaman tahun 2002 saat kebijakan pelarangan ekspor diberlakukan, di mana pembeli global beralih ke Malaysia dan negara tetangga tersebut justru meraup untung dari lonjakan harga. Oleh karena itu, ia mendesak agar aspek kerahasiaan data benar-benar dijaga guna menghindari kebocoran informasi strategis kepada kompetitor.
Selain itu, GAPKI mempertanyakan fleksibilitas sistem verifikasi DSI dalam mengakomodasi variasi harga wajar akibat perbedaan kadar Asam Lemak Bebas (Free Fatty Acid/FFA) atau tingkat grading produk. Lolita menekankan pentingnya human review (tinjauan manusiawi) agar variasi harga yang sah secara komersial tidak serta-merta distempel sebagai pelanggaran under invoicing.
Respons Danantara: Menjaga Kontinuitas Bisnis dan Realitas Komersial
Menanggapi kekhawatiran tersebut, CEO Danantara Sumberdaya Indonesia, Luke Thomas Mahony, menjelaskan bahwa kontrak komersial antara penjual dan pembeli akan menjadi elemen kunci dalam proses verifikasi DSI. Ia mengakui bahwa selama ini beragam terma komersial—mulai dari spesifikasi produk hingga skema pembiayaan—belum sepenuhnya terekam dalam sistem pelaporan ekspor konvensional yang hanya mencatat harga akhir.
Luke menegaskan bahwa pihaknya sedang aktif berdialog dengan asosiasi, produsen, dan eksportir untuk memahami dinamika harga di pasar riil. Tujuannya agar proses deteksi anomali harga dapat dilakukan secara akurat tanpa merugikan pelaku usaha.
Hasil identifikasi tersebut juga dipastikan akan dikomunikasikan terlebih dahulu kepada pihak terkait untuk mendapatkan klarifikasi sebelum diteruskan ke instansi berwenang. Terkait kelancaran bisnis, Luke memastikan bahwa model DSI dirancang sebagai perantara (intermediary) yang membiarkan arus barang dan dana tetap langsung antara pembeli dan penjual, sehingga relasi dagang yang sudah terbangun tetap aman. Saat ini, DSI juga tengah berkoordinasi intensif dengan Bea Cukai dan Kementerian Perdagangan melalui satgas khusus untuk mematangkan operasional bisnis ini.
Prospek Cerah Ekspor Sawit Nasional
Di tengah dinamika kebijakan tersebut, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan RI, Fajarini Puntodewi, menegaskan bahwa kelapa sawit akan tetap menjadi komoditas primadona ekspor Indonesia dalam lima tahun ke depan.
CPO tetap kokoh sebagai salah satu dari tiga pilar produk ekspor utama Indonesia berdampingan dengan batu bara dan ferroalloy. Pemerintah juga melihat potensi besar pengembangan biopower berbasis sawit sebagai pencipta nilai tambah baru yang akan memperkuat perekonomian nasional ke depan.
Sumber: gspki.id
