Pekanbaru, SAWIT INDONESIA - Konflik sosial akibat pengelolaan lahan perkebunan sawit melalui skema kerja sama operasi (KSO) kembali mencuat di Provinsi Riau.
Bentrokan antara kelompok masyarakat dan pihak pengelola KSO di Kabupaten Bengkalis, bahkan berujung korban luka dan kerusakan kendaraan. Menyikapi situasi tersebut, Polda Riau menyiapkan strategi komprehensif untuk mencegah konflik serupa meluas.
Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menegaskan konflik KSO sawit bukan persoalan insidental, melainkan pola berulang yang kerap muncul akibat lemahnya komunikasi antara perusahaan pemegang KSO dengan petani lokal atau koperasi pengelola lama. Menurut Herry, pendekatan keamanan semata tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Secara kualitas hampir semua konflik ini sama, yaitu benturan antara penerima KSO dengan masyarakat atau koperasi lama. Karena itu, penyelesaiannya harus menyentuh akar masalah, bukan hanya penindakan,” ujar Herry Heryawan dalam Rilis Akhir Tahun di Mapolda Riau, Minggu (28/12).
Sebagai langkah strategis, Kapolda Riau telah melakukan pertemuan intensif dengan manajemen PT Agrinas guna membahas solusi jangka panjang. Dalam pertemuan tersebut, Polda Riau mendorong pembentukan kelompok kerja (Pokja) lintas sektor yang melibatkan Forkopimda, perusahaan, dan perwakilan masyarakat sebagai forum komunikasi dan penyelesaian konflik.
“Pokja ini penting agar setiap kebijakan KSO dikomunikasikan secara transparan, tidak menimbulkan tafsir sepihak di lapangan,” jelasnya.
Selain itu, Polda Riau juga menekankan aspek penertiban keamanan dengan meminta perusahaan pemegang KSO hanya menggunakan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) resmi. Kapolda secara tegas menolak praktik penyewaan preman yang justru berpotensi memperkeruh situasi sosial.
“Kami tidak ingin ada pihak-pihak yang memancing konflik demi kepentingan tertentu. Pengamanan harus profesional dan sesuai aturan,” tegas jenderal bintang dua itu.
Dalam strategi mitigasi jangka menengah, Polda Riau turut mendorong PT Agrinas untuk membangun skema pemberdayaan ekonomi masyarakat, salah satunya melalui pembentukan Koperasi Merah Putih. Wadah ini diharapkan menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan petani sekaligus meredam kecemburuan sosial di sekitar area KSO.
Konflik KSO sawit di Kabupaten Bengkalis sendiri sebelumnya memuncak di areal eks PT SIS pada Senin (22/12/2025) pagi. Bentrokan antara pekerja PT PAB dan kelompok eks karyawan PT SIS menyebabkan dua orang mengalami luka berat serta merusak sedikitnya 11 unit kendaraan.
Insiden tersebut terjadi setelah tidak adanya perwakilan manajemen perusahaan di lokasi saat ketegangan memuncak. Kapolda Riau memastikan aparat kepolisian bersama TNI akan tetap hadir menjaga stabilitas keamanan. Namun, dia menekankan penyelesaian konflik KSO ke depan harus mengedepankan dialog, keadilan sosial, dan kepastian hukum.
“Tujuan KSO ini sebenarnya baik untuk negara dan masyarakat. Tantangannya adalah bagaimana tujuan itu tercapai tanpa mengorbankan rasa keadilan dan keamanan warga,” tuturnya.
Rencananya, pertemuan lanjutan antara perusahaan, Forkopimda, dan perwakilan masyarakat akan digelar pada awal Januari 2026 sebagai bagian dari implementasi strategi komprehensif Polda Riau dalam meredam konflik sosial di sektor perkebunan sawit.
Sumber: jpnn.com
