Yogyakarta, SAWIT INDONESIA – Pusat Studi Perdagangan Dunia (PSPD) UGM mengambil peran strategis dalam melindungi industri kelapa sawit nasional dari tekanan regulasi internasional, termasuk aturan deforestasi Uni Eropa (EUDR). Melalui mandat dari Kemenko Perekonomian dan dukungan UNDP, UGM akan menyusun modul pelatihan khusus yang bertujuan memperkuat kapasitas negosiator dan diplomat Indonesia.
Team Leader dan Sekretaris Eksekutif PSPD UGM, Maharani Hapsari, menuturkan bahwa bahwa penyusunan modul ini membantu negosiator untuk menyampaikan transformasi nyata industri sawit Indonesia di sektor hulu sampai hilir secara objektif di mata dunia. "Kami merancang pelatihan yang responsif agar posisi tawar Indonesia semakin kuat di pasar internasional," ujar Maharani dalam dalam kegiatan Kick-off and Inception Workshop: “Capacity Building on Foreign Negotiation and Diplomacy in Sustainable Practices of Palm Oil”, di Yogyakarta, Selasa (7 April 2026).
Program ini mengusung pendekatan whole-of-government yang menyatukan suara kementerian, akademisi, hingga petani swadaya. Maharani menyebutkan PSPD UGM bersama UNDP-FAST Project juga meluncurkan program pelatihan hybrid berbasis modul yang mencakup penguasaan komoditas, strategi negosiasi, dan diplomasi publik guna memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar internasional.
“Tak hanya itu, ada peningkatan ekspor olahan kelapa sawit ke Tiongkok dan Mesir, serta peluang baru di sektor bioavtur dan Sustainable Aviation Fuel (SAF) berbasis POME yang membuka ruang bagi Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional dan memperluas daya saing hilir sawit,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang dikutip dari laman UGM.
Iwan Kurniawan, selaku Programme Manager for NRM Cluster, UNDP Indonesia mengatakan narasi sawit berkelanjutan harus berpijak pada kenyataan bahwa jutaan petani swadaya adalah pelaku utama rantai pasok, bukan sekadar penerima manfaat, dengan sertifikasi ISPO yang diperkuat hingga tingkat lapangan.
“Yang dalam hal ini kita juga memastikan bahwa dampak sosialnya itu bisa adil, inklusif, tidak merugikan kelompok-kelompok petani. Misalnya, petani kecil, pekerja, dan komunitas lokal. Jadi dari sini kita ingin bersama-sama untuk menarasikan bahwa petani kecil ini bagian dari solusi, dari prospek keberlanjutan industri sawit yang berkelanjutan,” jelasnya.
Langkah UGM ini diharapkan mampu mengubah narasi global terhadap sawit Indonesia. Fokus utamanya adalah memastikan jutaan petani kecil terlindungi dan diakui sebagai bagian dari solusi berkelanjutan, bukan sekadar penonton dalam rantai pasok dunia.
Selain membahas kurikulum, workshop ini sekaligus menandai dimulainya perencanaan program pelatihan hybrid bagi negosiator dan diplomat, yang akan diselenggarakan dalam dua tahap, yaitu pelatihan empat hari setelah tiga minggu belajar mandiri, dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke lima daerah produksi sawit bagi 5 negosiator dan diplomat terpilih.
Pelatihan hybrid akan dilakukan pada Juli 2026, sedangkan kunjungan lapangan akan dilakukan pada September 2026. Inisiatif ini menjadi langkah strategis Indonesia dalam memastikan bahwa diplomasi sawit tidak hanya defensif terhadap tekanan global, tetapi juga proaktif dalam membentuk narasi keberlanjutan berbasis data dan kepentingan nasional.
