Pelaku industri sawit dunia berharap konflik di Timur Tengah yang melibatkan AS-Iran-Israel segera mereda. Imbas konflik menyebabkan kenaikan harga minyak mentah. Biaya logistik pengiriman sawit akan terkena dampaknya.
Konflik berkepanjangan antara Amerika Serikat-Iran-Israel akan mengguncang perekonomian dan pertumbuhan negara-negara di dunia. Sejumlah lembaga perekonomian global kompak menyebutkan minyak mentah adalah kunci utama dari konflik ini. Pasalnya, pasokan dunia sebesar 20% melewati Selat Hormuz yang berada di bawah kendali Iran.
Bloomberg Economics mengeluarkan analisis bahwa penurunan pasokan sebesar 1% akan mendorong harga minyak naik sekitar 4%. Sedangkan, Oxford Economics memperkirakan inflasi pada akhir tahun di Inggris dan zona euro akan sekitar 0,5 poin persentase hingga 0,6 poin persentase lebih tinggi dari yang diperkirakan sebelumnya. Inflasi Inggris adalah 3% pada bulan Januari
Lonjakan harga minyak mentah juga berdampak positif kepada harga CPO dunia. Di Bursa CPO Malaysia, harga CPO tumbuh 3,7% dari hari ke hari, bersamaan dengan volume perdagangan harian kontrak tertinggi, menurut data bursa dan analis pasar pada 6 Maret.
Kontrak minyak sawit untuk pengiriman Mei di Bursa Malaysia Derivatives Exchange naik 3,7% pada 6 Maret, ditutup pada MR 4.365/metrik ton (.105,90/mt).
Yang menarik terjadi selisih harga minyak sawit Bursa Malaysia terhadap gasoil ICE Singapura, yang populer dikenal sebagai spread PO-GO, tercatat sebesar 7,96/mt pada 6 Maret, 44% lebih dekat dari 27 Februari, menurut data bursa.
"Semakin dekatnya selisih harga PO-GO, ditambah dengan kelayakan sektor biofuel, adalah katalis terbesar yang mendukung sentimen pasar saat ini," kata Lingam Supramaniam, direktur dan analis di Pelindung Bestari, sebuah perusahaan pialang minyak nabati yang berbasis di Malaysia seperti dilansir dari laman S&P Global.
Direktur Eksekutif PASPI, Dr. Tungkot Sipayung sangat was-was dengan konflik di Timur Tengah yang berpotensi terjadi dalam waktu lama. Banyak negara-negara dunia yang mengimpor energi dan mengekspor barang dari dan ke kawasan Timur Tengah telah menghentikan untuk menghindari risiko akibat konflik.
Konflik AS-Iran-Israel juga membawa dampak kepada perdagangan sawit dunia. Tungkot menyebutkan setidaknya ada enam dampak yang akan mempengaruhi ekspor sawit Indonesia dan dunia. Pertama, tujuan ekspor sawit Indonesia terakhir ini ke daratan Eropa via laut merah memang tidak terlalu besar hanya sekitar 8-10 persen dari total ekspor sawit Indonesia. Konflik Timur tengah membuat jalur transportasi laut via laut merah akan terhenti. Memang masih bisa lewat perairan selatan Afrika, dan itu akan lebih mahal. Jadi ekspor sawit ke Eropa akan terganggu.
Kedua, sebagian besar ekspor sawit Indonesia ditujukan pada kawasan India (India, Pakistan, Bangladesh) dan kawasan Asia Timur ( khususnya China) mungkin tidak terganggu dengan konflik Timur Tengah.
Ketiga dampak kenaikan harga energi fosil dunia akibat konflik tersebut biasanya akan meningkatkan harga minyak nabati dunia termasuk minyak sawit. Kenaikan harga minyak sawit ini akan menguntungkan Indonesia.
Keempat, akibat konflik Timur Tengah, pasokan bahan baku pupuk ( khususnya posfor dan potasium) yang selama ini dari kawasan Timir Tengah ( Jordania, Afrika utara) dan Eropa Timur ( Rusia, Belarus dll) akan terganggu. Kombinasi dampak harga energi fosil dunia dan gangguan rantai pasok pupuk dunia, risiko rantai pasok global akan mendorong harga pupuk dunia akan meningkat. Hal ini akan berdampak pada kenaikan biaya produksi sawit Indonesia.
Kelima, kenaikan harga minyak sawit dunia akan mendorong harga minyak goreng domestik. Tampaknya untuk menghadapi kondisi ini diperkirakan pemerintah akan meningkatkan duty, levy dan DMO minyak sawit untuk menghindari kelangkaan minyak goreng domestik.
Keenam, peningkatan harga minyak bumi dunia akan memberatkan ekonomi Indonesia mengingat Indonesia adalah net importir minyak bumi. Untuk meminimalisasi dampak negatif diperkirakan akan direspons pemerintah dengan menaikkan mandatori biodiesel dari B40 ke ( mendekati) B50.
Sekjen DPP APKASINDO (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia) Dr. Rino Afrino mengkhawatirkan kenaikan harga pupuk sawit sebagai dampak dari konflik di timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Pasalnya, konflik ini terus meluas yang berimbas kepada sejumlah negara lainnya.
“Kami sangat mengkhawatirkan kenaikan harga pupuk. Sebagian besar pupuk ini diambil dari kegiatan impor,” ujar Rino saat menjadi Pembicara Focus Group Discussion (FGD) “Kampanye Sawit Baik Bersama Media” yang digelar Sawitsetara.co di Ruang Rapat Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin, 2 Maret 2026.
Rino menjelaskan bahwa penutupan Selat Hormutz sebagai dampak dari konflik menjadikan pasokan minyak bumi sulit didistribusikan kepada negara lain.
“Kami sudah infokan kepada rekan-rekan untuk mengantisipasi naiknya harga pupuk. Petani sawit memang tahan banting. Tetapi, kita belum tahu konflik ini sampai kapan. Kalaupun (petani) tahan banting seberapa kuat mereka mampu bertahan,” ujar Doktor lulusan Universitas Riau ini.
Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono mengatakan harga CPO di dalam negeri saat ini berada di kisaran Rp15.000 per kilogram. Meski demikian, dampaknya terhadap keuntungan perusahaan sangat bergantung pada perkembangan biaya produksi ke depan.
Menurutnya, sejumlah komponen biaya seperti pupuk, bahan bakar, hingga ban alat berat berpotensi mengalami kenaikan, terutama di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global.
“Memang saat ini harga di dalam negeri naik di sekitar Rp15.000-an. Tetapi apakah ini meningkatkan profitabilitas atau tidak, sangat tergantung pada kenaikan biaya produksi. Pupuk, bahan bakar, ban, dan komponen lain kemungkinan juga akan naik, namun kita belum tahu seberapa besar kenaikannya,” ujar Eddy saat dihubungi, Selasa (10 Maret 2026).
Di sisi lain, permintaan CPO dari sektor biodiesel di dalam negeri diperkirakan relatif stabil. Pemerintah telah menetapkan kebijakan mandatori biodiesel B40, yang mengatur alokasi produksi bagi masing-masing produsen.
Eddy menjelaskan bahwa kebutuhan bahan baku biodiesel domestik sudah ditentukan oleh pemerintah sehingga volume permintaan dari program tersebut cenderung tidak berubah.
“Permintaan CPO untuk biodiesel di dalam negeri saya rasa tidak berubah karena sudah ada mandatori B40. Semua sudah diatur pemerintah, masing-masing produsen harus memproduksi berapa. Penambahan atau tidaknya itu pemerintah yang menentukan,” katanya.
Padahal, pungutan ekspor tersebut selama ini menjadi sumber utama pembiayaan insentif atau subsidi biodiesel. Jika penerimaan dari pungutan tersebut berkurang, muncul pertanyaan mengenai sumber pendanaan tambahan untuk menutup kebutuhan subsidi.
“Kalau pungutan ekspor kurang, apakah APBN yang menggantikan? Rasanya tidak. Jadi yang paling memungkinkan saat ini tetap di B40,” kata Eddy.
Di tingkat hulu, kenaikan harga CPO juga berpotensi mendorong peningkatan harga tandan buah segar (TBS) yang diterima petani. Namun, kondisi geopolitik global tetap menjadi faktor yang perlu diwaspadai karena dapat memicu kenaikan biaya operasional di sektor perkebunan.
“Kalau harga CPO naik, biasanya harga TBS juga ikut naik. Tetapi dengan kondisi perang di Timur Tengah seperti sekarang, biaya juga hampir pasti ikut meningkat,” pungkasnya menutup pembicaraan.
