Jakarta, SAWIT INDONESIA - Peningkatan produktivitas adalah kunci untuk menjaga daya saing. Hal itu mengemuka saat Seminar Teknis Kelapa Sawit (STKS) dengan tema “Kiat Sukses Meningkatkan Produktivitas Sawit 36;36;26% Tanpa Perluasan dan Optimalisasi Lahan dengan Tumpang Sari, yang diadakan Perkumpulan Praktisi Profesional Perkebunan Indonesia (P3PI) dan Media perkebunan, dan didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), pada Rabu (21 Juni 2023), di Jakarta.
Pemimpin Umum Media Perkebunan, Gamal Nasir mengatakan saat ini produktivitas kebun kelapa sawit rakyat masih rendah yaitu 3 ton CPO/ha/tahun sedang perusahaan 6 ton CPO/ha/tahun.
“Padahal potensi benih yang ada bisa mencapai 9-12 ton CPO/ha. Berarti masih ada ruang untuk peningkatan produktivitas tanpa perlu perluasan lahan dengan intensifikasi dengan cara seefisien mungkin sehingga biaya produksi tetap terjaga,” ujarnya, saat memberikan sambutan.
Menurut Gamal, kelapa sawit sebagai komoditas penghasil devisa utama bagi Indonesia, juga produsen terbesar di dunia, tidak terlepas dari berbagai permasalahan.Keunggulan kelapa sawit bisa tergerus kalau melakukan praktek di hulu as business as usual, ketika lingkungan disekitar sudah berubah.
“Ada banyak hasil riset dan praktek baru yang bisa diterapkan untuk menjaga daya saing kelapa sawit. Artinya kelapa sawit masih tetap produktif sampai umur 36 tahun dengan produksi TBS 36 ton/ha/tahun dan rendemen minyak 26% atau produksi CPO 9,36 ton/h/tahun , mulai sama atau mendekati potensi hasilnya,” ucapnya.
Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) adalah salah satu cara mendongkrak produktivitas. Dari target 180.000 ha/tahun , sejak tahun 2017 sampai 18 Mei rekomtek mencapai 288.655 ha. Khusus tahun 2023 capaian 15.377 ha (8,55%) dari target yaitu 13.768 ha pola 1 (dinas) dan 1.709 ha pola 2 kemitraan.
Ahmad Munir perwakilan dari BPDPKS menyatakan penyaluran dana BPBPDPKS untuk PSR dan Sarana prasarana bertujuan untuk meningkatkan produktivitas yang pada ujungnya meningkatkan kesejahteraan pekebun. BPDPKS hanya akan menyalurkan PSR dan sarpras kalau ada rekomtek dari Ditjenbun.
“Kita tidak sekedar menunggu, tetapi terus berkoordinasi dengan Ditjen Perkebunan untuk mengoptimalkan penyaluran dana,” kata Munir.
Salah satu upaya percepatan program PSR yang dilakukan BPDPKS adalah koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder yaitu Ditjenbun, dinas provinsi, dinas kabupaten yang menangani perkebunan dalam hal koordinasi dan sinkronisasi pendataan usulan peremajaan. Selain itu, melakukan FGD bersama Ditjenbun, GAPKI, BPKHTL, ATR BPN dengan tema percepatan pengajuan pengusulan PSR jalur kemitraan; melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis penginputan dokumen ke aplikasi PSR online; melakukan upaya percepatan kegiatan perjanjian kerjasama tiga pihak yaitu lembaga pekebun, bank mitra dan BPDPKS serta percepatan penyaluran dana PSR setelah rekomtek Ditjenbun diterima BPDPKS.
Sementara itu, Susanto dari Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma menyatakan sampai 31 Mei 2023 program PSR untuk rekomtek 291.960 ha, transfer dana Rp7,49 triliun, tumbang chiping 221.415 ha (75%), tanam 205.456 ha (73%). Untuk memberikan pendapatan selama TBM maka ada program tumpang sari pada masa TBM 1 dan TBM 2.
“Namun, ada tantangan di lapangan.Minat pekebun di beberapa daerah ada yang menolak, tetapi ditempat lain petani melakukannya dengan biaya sendiri, ada semangka, jagung dan lain-lain,” katanya.
Kebiasaan petani tanaman tahunan juga berbeda dengan petani tanaman pangan/hortikultura yang setiap hari ke kebun merawat tanaman. Penjaminan pasar juga harus ada, pengalaman di beberapa daerah menanam jagung tetapi terkendala pemasaran, sehingga menjadi masalah sendiri.Tantangan lain kesuburan tanah, kondisi fisiografis, iklim, terdegradasinya hara dari tanaman selanya, tanah yang digarap intensif akan memperbesar erosi.
Pendanaan tanaman sela Dirat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma sudah bekerjasama dengan Dirat Serealia, Ditjen Tanaman Pangan. Apabila ada penerima dana PSR yang akan menanam jagung maka bisa masuk dalam program perluasan lahan dan didanai dengan APBN Diatr Seralia.
Sedang untuk pendanaan BPDPKS masih perlu payung hulum dengan dana terpisah dari dana PSR Rp30 juta. Perlu kajian teknis untuk menentukan besarnya bantuan. Ditjen Perkebunan tengah berkoordinasi dengan PPKS untuk memperoleh detail hasil analisa biaya dan analisa usaha taninnya berdasarkan hasil riset di beberapa lahan perkebunan kelapa sawit. Komoditi tanaman yang diusulkan adalah padi, jagung, kedelai.
Saat ini sedang disusun proposal pilot project program tumpang sari kelapa sawit PSR dengan tanaman pangan dengan pendanaan BPDPKS. Pilot project ini akan menjadi model bantuan pendanaan BPDPKS untuk tanaman sela.
R.Azis Hidayat, Ketua Bidang Perkebunan GAPKI menyampaikan untuk akselerasi program PSR jalur kemitraan, tanggal 15 Mei lalu sudah ditandatangani pakta integritas oleh 21 perusahaan perkebunan. “Dengan diketahui oleh Dirjen Perkebunan, Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS dan Ketua Bidang Perkebunan GAPKI. Isinya adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit mendukung dan berkomiten untuk menyukseskan program PSR melalui pencapaian target seluas 100.000 ha,” ucapnya.
“Salah satu lesson learned dari akselerasi program PSR adalah pola kemitraan strategis antara perusahaan, koperasi sawit, dan Bank BRI. Bank BRI setuju memberikan kredit PSR kepada mitra koperasi/pekebun Sinar Mas seluas 14.755 ha/7.322 KK dengan nilai total Rp1,756 triliun,” pungkas Azis.
Hulu yang merupakan awal dari rantai pasok sawit juga menghadapi berbagai permasalahan seperti pupuk langka dan mahal, perubahan iklim, ganoderma, kebun yang semakin feminim dan lain-lain.
