Jakarta, SAWIT INDONESIA - Percepatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan penguatan hilirisasi dinilai menjadi langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas pekebun sekaligus memperkuat kemandirian pangan dan energi Indonesia.
Isu tersebut mengemuka dalam Pertemuan Nasional Petani Kelapa Sawit (PENAS) III yang berlangsung pada 27–29 Oktober 2026 di Jakarta. Mengusung tema penguatan petani kelapa sawit dan sinergi hilir sebagai kunci kedaulatan energi Indonesia, forum ini menjadi momentum untuk mendorong kolaborasi antara pemerintah, badan usaha, dan kelembagaan petani.
Ketua Kelompok Budidaya Kelapa Sawit Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian Togu Rudianto Saragih mengatakan, perkebunan sawit rakyat memiliki peran besar dalam industri sawit nasional. Namun, kontribusi tersebut masih menghadapi tantangan berupa produktivitas kebun yang rendah, keterbatasan penggunaan benih unggul, serta persoalan legalitas lahan.
Kendati demikian, tantangan terbesar di sektor hulu adalah rendahnya produktivitas pekebun rakyat. Faktor utamanya terletak pada penggunaan benih yang tidak bersertifikat atau tidak unggul.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah terus menggenjot program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang telah berjalan sejak 2017. Pemerintah menargetkan luasan PSR mencapai 50.000 hektare tahun ini, mengingat potensi peremajaan saat ini sangat besar dengan sekitar 2,8 juta hektare kebun rakyat sudah masuk usia replanting.
"Kendala utama kita di PSR adalah legalitas. Petani terkadang enggan ikut karena ketika harga Tandan Buah Segar [TBS] tinggi, mereka tidak mau meremajakan kebun karena masa tunggu 3 tahun belum bisa produksi. Namun, angin segar datang pada 16 Oktober lalu di mana sawit rakyat resmi masuk dalam Program Strategis Nasional [PSN], sehingga kebun eksisting di kawasan hutan dengan kepemilikan SHM dapat dilepaskan statusnya untuk bisa mendapatkan PSR," ujar Togu, Rabu (28 Oktober 2026).
Selain meningkatkan produktivitas kebun, petani sawit didorong mengembangkan usaha berbasis produk turunan agar tidak hanya bergantung pada penjualan TBS.
Kepala Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan UMKM Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Helmi Muhansyah mengatakan, lembaganya siap memfasilitasi pengembangan produk UMKM yang dihasilkan petani dan komunitas sawit.
"Kami dari BPDP siap memfasilitasi produk-produk dari teman-teman Apkasindo,” ujar Helmi.
Dia menilai, potensi sawit dapat dikembangkan menjadi berbagai produk yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah, mulai dari pembibitan hingga kerajinan berbahan sawit.
Helmi mencontohkan program pembibitan di salah satu pesantren yang kini telah mencapai 100.000 bibit.
“Ini bisa dilakukan di setiap kegiatan Apkasindo ke depannya. Bisa juga lewat kerajinan dan produk lainnya sesuai daerah masing-masing,” katanya.
Menurut Helmi, pengembangan usaha tersebut dapat menjadi jalan bagi petani untuk memperoleh sumber pendapatan tambahan sekaligus memperluas manfaat ekonomi komoditas sawit. “Kami ingin petani kaya bersama BPDP,” ujarnya.
BPDP juga membuka kesempatan bagi pelaku UMKM petani sawit untuk memasarkan produk melalui fasilitas Rumah UMKM dan katalog produk yang dimiliki lembaga tersebut.
“Kami membuka Rumah UMKM. Silakan teman-teman yang punya produk UMKM untuk ditampilkan. Kami juga punya katalog dan masih membuka kesempatan bagi petani sawit dari berbagai daerah untuk menampilkan produknya,” kata Helmi.
Selain mendorong pengembangan usaha, Helmi menekankan pentingnya memperluas kolaborasi dengan berbagai kelompok masyarakat untuk memperkenalkan manfaat sawit.
“Sekarang Apkasindo menggandeng BPDP. Ini langkah yang baik karena kita harus merangkul sebanyak mungkin lembaga dan elemen untuk membendung kampanye negatif sawit,” ujarnya.
Dia mencontohkan upaya memperkenalkan pakan ternak berbasis sawit kepada peternak sapi di Malang. Menurutnya, pemanfaatan sawit di sektor peternakan dapat memperluas penggunaan produk turunan komoditas tersebut.
“Kami kemarin mengumpulkan peternak-peternak sapi di Malang untuk memperkenalkan pakan dari sawit agar mereka tahu kebaikan-kebaikan dari sawit,” katanya.
Agrinas Buka Peluang Kemitraan Perkebunan dengan Petani
Sementara itu, Wakil Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara Kusdi Sastro Kidjan menekankan pentingnya kemitraan dalam pengelolaan perkebunan untuk mendukung agenda pemerintah di bidang pangan dan energi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dia menyebut perusahaan memiliki cakupan pengelolaan sekitar 4,1 juta hektare, dengan sekitar 1 juta hektare di antaranya telah memiliki tanaman. Agrinas Palma juga memiliki 23 unit pabrik kelapa sawit, 22.658 karyawan, dan kegiatan operasional di 20 provinsi.
Kusdi menegaskan bahwa orientasi badan usaha milik negara tidak semata-mata mengejar keuntungan, tetapi juga menjalankan misi kesejahteraan masyarakat.
“Di BUMN, misi utamanya menyukseskan kesejahteraan masyarakat, baru keuntungan,” katanya.
Untuk memperkuat kontribusi tersebut, Agrinas Palma membentuk direktorat yang menangani kemitraan serta menjalin nota kesepahaman dengan Kementerian Koperasi. Kerja sama itu diarahkan untuk mempercepat hilirisasi dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Kusdi, pengelolaan kebun inti dan plasma perlu dilakukan secara terintegrasi agar pengembangan perkebunan masyarakat tidak tertinggal dari perkebunan inti.
“Di Agrinas, satu manajemen antara plasma dan inti. Begitu tanam inti, ada plasma. Selalu beriringan,” ujarnya.
Meski demikian, dia mengakui bahwa kemitraan dengan petani membutuhkan pendekatan yang berbeda, terutama untuk kebun yang berkaitan dengan proses penertiban kawasan hutan.
Kusdi mengatakan, mekanisme yang terlalu rumit dapat menyulitkan petani untuk berpartisipasi. Karena itu, perusahaan berupaya menyederhanakan skema kemitraan sesuai kondisi di lapangan.
“Kalau KSO, petani agak berat. Sehingga kita permudah, tidak rumit. Jadi cukup di wilayah, petani prioritas,” katanya.
Dia berharap pendekatan tersebut dapat membuka ruang yang lebih luas bagi pekebun untuk terlibat dalam pengelolaan perkebunan dan memperoleh manfaat ekonomi dari kemitraan.
PASPI: Petani Sawit Harus Merebut Nilai Tambah
Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung menilai, petani sawit Indonesia telah mencatat perkembangan yang luar biasa dalam pembangunan perkebunan rakyat. Namun, keberhasilan tersebut belum sepenuhnya diikuti penguasaan rantai nilai industri.
“Dalam sekian puluh tahun, petani sawit bukan hanya berkembang, tetapi berhasil mencapai rekor tertinggi dalam sejarah pertumbuhan perkebunan dunia,” ujar Tungkot.
Dia menilai, keberhasilan petani membangun kebun secara mandiri merupakan pencapaian yang patut diapresiasi.
“Apa yang lebih hebat, mereka membangun kebunnya tanpa merengek-rengek. Ini sesuatu yang luar biasa dan harus diapresiasi,” katanya.
Namun, Tungkot mengingatkan bahwa petani masih berada pada posisi yang relatif lemah dalam rantai bisnis sawit, terutama pada akses terhadap sarana produksi, pembiayaan, pengangkutan, dan pemasaran hasil panen.
Menurutnya, petani menghadapi keterbatasan akses terhadap pupuk dan benih, sementara perbankan belum selalu mudah dijangkau. Di sisi lain, petani juga bergantung pada jasa pengangkutan TBS dan menghadapi keterbatasan pilihan pembeli, terutama ketika lokasi kebun jauh dari PKS.
“Di pasar input, seperti pupuk, kita lemah. Akses pembiayaan juga lemah karena perbankan enggan berhubungan. Lalu ada ketergantungan pada jasa pengangkutan TBS,” ujarnya.
Jarak kebun yang jauh dari pabrik pengolahan, lanjutnya, dapat meningkatkan biaya angkut dan menekan pendapatan bersih petani. Dalam kondisi tersebut, posisi tawar pekebun terhadap pembeli menjadi semakin terbatas.
Tungkot menilai, persoalan mendasarnya adalah petani masih lebih banyak menikmati pendapatan dari kegiatan budidaya, sedangkan nilai tambah yang lebih besar berada di sektor hilir.
“Nilai tambah besar di hilir. Ini yang belum kita nikmati, baru di on-farm yang dinikmati,” katanya.
Dia menilai, penguatan koperasi menjadi salah satu cara untuk mengubah posisi petani dalam rantai bisnis sawit. Namun, koperasi tidak cukup hanya menjadi lembaga yang melakukan transaksi dengan anggotanya.
“Tidak ada pilihan bagi kita selain mengembangkan koperasi. Tetapi jangan koperasi hanya berbisnis dengan anggotanya. Koperasi harus menangkap nilai tambah di hilir dan di hulu,” ujar Tungkot.
Menurutnya, koperasi dapat mengembangkan sedikitnya enam unit usaha untuk memperkuat posisi ekonomi petani, yakni pengadaan pupuk dan jasa pemupukan, pembibitan sawit, jasa panen dan transportasi TBS, pengelolaan PKS dan industri hilir terintegrasi, distribusi dan penjualan produk sawit, serta pembiayaan dan pengelolaan keuangan berikut risiko usaha.
