Jakarta, SAWIT INDONESIA - Gagasan Presiden Prabowo Subianto mengenai pembentukan BUMN ekspor sektor sawit dinilai berpotensi mengubah posisi Indonesia dari sekadar “price taker” menjadi “price maker” dalam perdagangan minyak sawit dunia. Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Palm Oil Strategic Policy Institute (PASPI), Dr. Tungkot Sipayung, dalam analisisnya terkait pembentukan lembaga yang disebut Presiden sebagai BUMN ekspor, yang kemudian diketahui bernama Danantara Sumberdaya Indonesia.
Menurut Tungkot, selama ini pola perdagangan ekspor sawit Indonesia berlangsung melalui rantai distribusi konvensional, yakni produsen sawit menjual kepada eksportir, kemudian eksportir menjual kepada pembeli global. Dalam mekanisme tersebut, para produsen dan eksportir Indonesia menjual secara terpisah-pisah dan berhadapan dengan banyak pembeli internasional sehingga tidak memiliki posisi tawar yang kuat.
“Akibatnya, harga jual sawit Indonesia selama ini hanya mengikuti harga yang terbentuk di bursa sawit Malaysia maupun Rotterdam. Indonesia berada pada posisi price taker,” ujarnya.
PASPI menjelaskan bahwa kehadiran DSI dengan dukungan platform infrastruktur digital marketing diyakini dapat mengubah pola perdagangan tersebut. Dalam skema baru, seluruh produsen sawit domestik dan pembeli global berada dalam satu ekosistem perdagangan yang terintegrasi melalui platform DSI.
Dengan demikian, rantai perdagangan ekspor sawit berubah menjadi lebih sederhana, yakni langsung dari produsen sawit kepada pembeli global melalui platform kolektif nasional.
Menurut Tungkot, mekanisme perdagangan kolektif ini memungkinkan Indonesia menetapkan harga jual sawit di atas harga pasar internasional yang selama ini mengacu pada Bursa Malaysia atau Rotterdam.
“Dengan posisi Indonesia sebagai produsen dan eksportir sawit terbesar dunia, penjualan secara kolektif melalui platform DSI memungkinkan Indonesia menjadi price maker melalui mekanisme price minimum atau cost plus-plus,” katanya.
Ia menambahkan, skema tersebut diyakini dapat meningkatkan harga yang diterima produsen sawit domestik dibanding pola perdagangan saat ini yang berjalan sendiri-sendiri.
PASPI juga menilai keberadaan DSI tidak harus mengambil keuntungan dari margin perdagangan langsung. Pendanaan operasional lembaga itu dapat berasal dari sebagian penerimaan bea keluar ekspor dan pungutan ekspor (export levy) sektor sawit.
“Jika seluruh ekspor sawit masuk ke dalam platform DSI, penerimaan duty export dan levy diperkirakan meningkat dibanding kondisi saat ini,” jelas Tungkot.
Selain meningkatkan posisi tawar Indonesia di pasar global, PASPI menilai sistem perdagangan terintegrasi itu juga berpotensi menghilangkan praktik misvoicing dalam ekspor sawit. Seluruh transaksi ekspor akan tercatat dalam satu platform nasional sehingga pengawasan menjadi lebih mudah dan transparan.
Menurut PASPI, mekanisme tersebut juga akan memastikan devisa hasil ekspor (DHE) kembali masuk ke pasar domestik Indonesia.
Dalam jangka panjang, PASPI bahkan menilai dominasi Indonesia dalam perdagangan sawit global dapat mengurangi pengaruh bursa referensi sawit internasional seperti Bursa Malaysia maupun Rotterdam.
“Dengan mekanisme seperti itu, harga sawit dunia benar-benar dapat ditentukan Indonesia,” ujar Tungkot.
