Bali, SAWIT INDONESIA - Ekonomi biofuel berbasis kelapa sawit dinilai sangat rentan terhadap dinamika volatilitas harga CPO yang dipicu faktor cuaca ekstrim seperti El Nino, serta kebijakan ketat di pasar ekspor negara-negara Barat.
Dalam gelaran 6th Palm Biodiesel Conference 2026 di Nusa Dua, Bali, Jumat (18 September 2026), Analis Senior dan Advisor di Glenauk Economics yang berbasis di Malaysia, Mrs. Leow Huey Chuen menyampaikan bahwa dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, kelapa sawit amat jarang berada dalam posisi kelayakan ekonomi yang ideal sebagai bahan baku biodiesel komersial tanpa skema insentif.
"Secara historis sejak 2019, hanya ada empat periode singkat di mana kelapa sawit secara alami memiliki keekonomian yang sangat kompetitif untuk biodiesel. Saat ini kita menikmati harga yang relatif kompetitif akibat dinamika geopolitik dan harga minyak mentah di Timur Tengah, tetapi situasi ini tidak berada di zona aman dan bisa berubah sewaktu-waktu," ujar Leow dalam diskusi sesi 4 bertajuk “Global Palm Bioenergy Outlook: Yields, Innovation, and B50 Mandate Execution”.
Leow menyoroti bahwa dampak fenomena El Nino biasanya membutuhkan waktu 7 hingga 8 bulan untuk menggerus tingkat produksi dan pasokan CPO di lapangan. Penurunan pasokan tersebut secara historis mengerek naik harga kelapa sawit hingga 30% - 35%, yang pada akhirnya menekan margin keekonomian industri biofuel.
Di sisi lain, peluang penetrasi kelapa sawit sebagai bahan baku biofuel, Hydrotreated Vegetable Oil (HVO), maupun Sustainable Aviation Fuel (SAF) di pasar Eropa dan Amerika Serikat dinilai makin terbatas akibat hambatan regulasi sertifikasi dan perhitungan jejak karbon.
"Pasar Barat cenderung menerapkan proteksi tinggi dan tidak memasukkan kelapa sawit dalam standar penurunan emisi mereka. Kebijakan di AS maupun Uni Eropa sangat membatasi kelapa sawit. Oleh karena itu, kunci kelangsungan industri biodiesel berbasis sawit berada pada penyerapan pasar domestik," tegasnya.
Apresiasi Akselerasi Mandatori B50 Indonesia
Di tengah hambatan pasar ekspor global, Leow mengapresiasi keberhasilan Indonesia yang dinilai konsisten dan berani mengeksekusi program mandatori B50 di dalam negeri. Langkah tersebut dinilai menjadi sinyal kuat bagi pasar global bahwa penyerapan domestik mampu menjadi penopang utama stabilitas industri sawit nasional.
Kendati demikian, rencana Indonesia untuk melangkah lebih jauh ke B60 diproyeksikan akan menyerap hingga lebih dari sepertiga total produksi CPO nasional. Kondisi ini berpotensi mengurangi porsi alokasi CPO untuk ekspor global, sehingga mendorong kenaikan harga CPO di pasar internasional.
Guna menjaga daya saing jangka panjang, Leow menyarankan negara-negara produsen utama seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand untuk memperkuat kolaborasi kebijakan pasar domestik serta berfokus pada peningkatan produktivitas (yield) lahan guna menekan biaya produksi CPO.
