SAWIT INDONESIA - Pemerintah terus memperkuat sinergi antara negara dan sektor industri dalam menghadapi tantangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di wilayah rawan seperti Kalimantan Barat (Kalbar). Salah satu mitra strategis dalam upaya ini adalah Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), yang dinilai telah menerapkan pendekatan proaktif dalam mitigasi risiko kebakaran.
Hal tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hanif Faisol Nurofiq, saat menghadiri kegiatan Konsolidasi Kesiapsiagaan Pengendalian Karhutla di Kalimantan Barat. Ia menekankan bahwa provinsi ini perlu menjadi perhatian serius karena memiliki jumlah titik panas (hotspot) terbanyak di Indonesia, yakni sebanyak 57 titik.
“Kalimantan Barat memiliki potensi kebakaran hutan yang cukup tinggi. Maka dari itu, penting untuk memperkuat kerja sama yang solid, terutama dengan GAPKI dan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Hanif.
Ia menjelaskan bahwa keberhasilan pengendalian karhutla sangat ditentukan oleh kesiapsiagaan di daerah, mengingat luasnya wilayah dan kompleksitas geografis Kalbar. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor harus terus ditingkatkan.
Senada dengan itu, Sekretaris Daerah Kalbar, Harrison, yang mewakili Gubernur, menyampaikan bahwa provinsinya memiliki 14,7 juta hektare wilayah perkebunan dan 8,32 juta hektare kawasan hutan. Kalbar juga menjadi salah satu provinsi dengan ekosistem gambut terluas, yaitu mencapai 2,67 juta hektare, menempati urutan keempat setelah Papua, Riau, dan Kalimantan Tengah.
“Dengan karakteristik wilayah seperti ini, Kalimantan Barat memang tergolong rawan karhutla. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, kami butuh peran aktif stakeholder dan masyarakat, seperti kelompok Desa Mandiri Peduli Gambut, Masyarakat Peduli Api, dan Kelompok Tani Peduli Api,” jelas Harrison.
Berbagai langkah telah ditempuh Pemprov Kalbar, mulai dari modifikasi cuaca hingga memperkuat sinergi dengan TNI/Polri, BPBD, BMKG, dan kalangan dunia usaha.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal GAPKI, M. Hadi Sugeng, menegaskan komitmen anggotanya dalam menghadapi musim kemarau dan upaya pengendalian karhutla. Menurutnya, seluruh perusahaan anggota GAPKI diwajibkan menjalankan protokol siaga serta melibatkan masyarakat dalam program pencegahan.
“Semua anggota GAPKI harus siap dari sisi personel dan peralatan, serta mematuhi regulasi yang berlaku. Kami percaya, mitigasi kebakaran hutan tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan melalui kerja sama erat dengan masyarakat sekitar,” ujar Hadi.
Ia menambahkan bahwa GAPKI memiliki komitmen jangka panjang terhadap prinsip keberlanjutan, yang tak hanya berfokus pada produktivitas, tetapi juga perlindungan lingkungan dan sosial di sekitar area operasional.
Dalam kunjungannya, Menteri Hanif juga meninjau langsung kesiapan salah satu perusahaan anggota GAPKI di Kalbar. Ia menyampaikan apresiasi atas inisiatif GAPKI membangun sistem pencegahan karhutla berbasis kolaborasi dan berharap sistem ini dapat menjadi model nasional.
“Kita ingin GAPKI jadi panutan. Latihan, kelengkapan alat, dan kerja sama dengan masyarakat harus ditingkatkan. Ini bukan cuma soal reaksi musiman, tapi harus jadi budaya,” tegas Hanif.
Lebih jauh, Hanif menyampaikan bahwa pemerintah akan mendorong seluruh perusahaan sawit di Indonesia untuk tergabung dalam GAPKI. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mendorong kepatuhan terhadap standar keberlanjutan melalui mekanisme PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan).
“Ke depan, menjadi anggota GAPKI akan menjadi prasyarat untuk mendapatkan PROPER hijau. Ini cara kami memastikan setiap pelaku usaha mematuhi standar operasional yang tinggi, transparan, dan berkelanjutan,” pungkas Hanif.
Sumber: gapki.id
