JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Wafatnya Dr. Rizal Ramli, Menko Maritim 2015-2016, menyisakan duka mendalam bagi semua pihak. Ekonom senior yang dikenal dengan julukan “Rajawali Ngepret” ini memberikan warna gagasan tersendiri bagi perkembangan ekonomi Indonesia termasuk di sektor kelapa sawit. Lalu, apa saja rekam jejak pemikiran dan kebijakannya di sektor kelapa sawit?
1.Inisiator Lahirnya CPOPC
Setelah dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rizal Ramli langsung bekerja dan bergerak cepat di sektor kelapa sawit. Pria kelahiran Padang ini memiliki banyak andil dalam pembentukan Dewan Negara-negara Produsen Minyak Sawit atau Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC)
Pada Agustus 2015, Rizal Ramli menjelaskan bahwa Presiden Jokowi mengutus dirinya ke Malaysia untuk membahas kerjasama kelapa sawit.
"Jadi kita ingin kerjasama dengan Malaysia, supaya kita bisa dapat nilai tambah lebih besar dari palm oil," ujar Rizal di Kompleks Istana Kepresidenan seperti dilansir dari CNN Indonesia.
Dikatakan Rizal, Indonesia dan Malaysia adalah produsen CPO terbesar dunia masing-masing produksinya 40 juta ton dan 30 juta ton. Saat itu, kedua negara juga berencana membangun Kawasan Ekonomi Khusus di Kalimantan Timur yang akan menghasilkan produk sawit bernilai tambah tinggi.
Selanjutnya pada Februari 2016, Rizal Ramli, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumberdaya RI, dan Datuk Amar Douglas Uggah Embas, Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas Malaysia, menandatangani pendirian Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) atau Dewan Negara-negara Produsen Minyak Sawit, di Kuala Lumpur.
Penandatangan ini disaksikan Jokowi Widodo, Presiden RI, dan Datuk Sri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia. Tujuan pendirian CPOPC yaitu mempromosikan, mengembangkan dan memperkuat kerjasama kedua negara di sektor industri kelapa sawit. Kedua negara menyepakati pemberian dana masing-masing sebesar US$ 5 juta untuk digunakan kegiatan operasional dewan ini. Dewan ini akan berlokasi di Jakarta, Indonesia.
2. Counter Pajak Progresif Sawit Prancis
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli mengkritisi kebijakan pemerintah Prancis yang menerapkan pajak progresif untuk produksi minyak kelapa ssawit. Saat itu, ia berpandangan kebijakan ini akan berdampak negatif bagi kehidupan petani sawit.
Menurutnya, kebijakan Prancis bertentangan dengan Amsterdam Declaration in Support of a Fully Sustainable Palm Oil Supply Chain by 2020, kebijakan itu juga dianggap melanggar ketentuan WTO dan General Agreement on Tariff and Trade (GATT) tahun 1994.
Dalam beleid tersebut, UU suatu negara tidak boleh diskriminatif terhadap impor produk sejenis. Sebagai informasi, dalam rancangan amandemen Undang-Undang Nomor 367 tentang Keanekaragaman Hayati yang berlaku di Perancis, pajak progresif untuk produksi sawit, termasuk dari Indonesia yang dimulai pada 2017.
3. Melawan Standar Sawit Uni Eropa
Rizal Ramli juga mendorong standar sawit yang dirumuskan Indonesia dan Malaysia melalui Proposed Global Framework of Principles for Sustainable Palm Oil atau e+POP.
Dikatakan Rizal, e+POP menjadi tolak ukur terhadap standar-standar internasional lainnya. Prinsip-prinsip tersebut akan dikembangkan lebih lanjut. e+POP terdiri dari 9 prinsip yang disusun dengan memperhatikan hukum dan ketentuan yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan.
Pria kelahiran Padang ini menjelaskan setelah pembentukan standar CPO yang disepakati Indonesia dan Malaysia, maka kedua negara sepakat tidak akan mengikuti standar Uni Eropa.
Selama ini, pemerintah Indonesia terus mengikuti persyaratan kegiatan ekspor CPO yang diminta negara Uni Eropa. Menurutnya, aturan ketat CPO Uni Eropa mengakibatkan kerugian terhadap produsen CPO lokal khususnya petani skala kecil.
