Jakarta, SAWIT INDONESIA - Pemerintah memperketat pengawasan terhadap perusahaan perkebunan yang dinilai tidak memenuhi kewajiban pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sebanyak 11 perusahaan pemegang hak guna usaha (HGU) masuk dalam daftar rekomendasi pencabutan hak atas tanah setelah menjalani evaluasi kepatuhan terhadap pengelolaan konsesi.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan, rekomendasi tersebut disampaikan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Irjen Asep Safrudin berdasarkan hasil evaluasi penanganan karhutla sepanjang 2026.
"Ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya," ujar Nusron dalam konferensi pers evaluasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan dan pemegang hak guna usaha yang disiarkan melalui kanal YouTube Kemenko Polkam RI, Senin (9 November 2026).
Sebelas perusahaan tersebut beroperasi di tiga provinsi, yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Berdasarkan penelusuran kepemilikan manfaat (beneficial ownership), sejumlah perusahaan memiliki investor atau pemegang saham dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Nusron menyebutkan, terdapat pula pemegang saham dari dalam negeri. Namun, pemerintah belum mengungkapkan identitas seluruh pemilik manfaat perusahaan tersebut.
Dari hasil evaluasi, pemerintah mengelompokkan perusahaan berdasarkan tingkat pelanggaran dan status hak atas tanah. Pada kelompok pertama, pemerintah merekomendasikan pencabutan seluruh HGU terhadap tiga perusahaan, yakni PT MIB, PT RKA, dan PT SKM.
PT MIB beroperasi di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dengan luas konsesi sekitar 4.000 hektare. Sementara itu, PT RKA di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, memiliki lahan seluas 11.558 hektare.
Adapun PT SKM yang berlokasi di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, menguasai dua bidang lahan masing-masing seluas 5.355 hektare dan 2.360,81 hektare. Menurut Nusron, rekomendasi pencabutan tersebut didasarkan pada tingkat kebakaran yang melampaui 50% dari wilayah konsesi dan terjadi berulang kali. Perusahaan juga dinilai tidak memiliki sarana dan prasarana memadai untuk mengantisipasi maupun memitigasi kebakaran.
Selain persoalan teknis, ketiga perusahaan tersebut dinilai tidak memenuhi sejumlah persyaratan yang tercantum dalam surat keputusan (SK) pemberian hak atas tanah.
"Yang kemudian melanggar diktum SK waktu pemberian hak. Jadi waktu pemberian hak itu ada diktumnya, syaratnya begini-begini, itu syaratnya enggak terpenuhi," kata Nusron.
Pemerintah juga mengambil langkah berbeda terhadap perusahaan yang status hak atas tanahnya telah berakhir maupun yang belum memiliki HGU. PT PSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, misalnya, telah melewati masa berlaku HGU sejak 2020. Dengan demikian, lahan seluas 2.300 hektare tersebut dipastikan akan diambil alih negara.
Sementara itu, PT ANI di Kabupaten Landak, PT POS di Kabupaten Kapuas Hulu, dan PT AER di Kabupaten Ketapang, seluruhnya berada di Kalimantan Barat, belum memiliki HGU meskipun telah mengantongi izin usaha perkebunan (IUP).
Pemerintah memastikan tidak akan menerbitkan HGU bagi ketiga perusahaan tersebut. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap IUP bersama Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, dan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.
Evaluasi Lapangan Masih Berjalan
Selain pencabutan seluruh HGU, pemerintah merekomendasikan pencabutan sebagian hak atas tanah milik PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Luas lahan yang masuk dalam rekomendasi tersebut mencapai 1.510 hektare.
Berbeda dengan tiga perusahaan pada kelompok pertama, tingkat kebakaran di wilayah konsesi PT SAE tercatat kurang dari 50%. Karena itu, pemerintah mempertimbangkan pencabutan sebagian HGU.
Adapun tiga perusahaan lainnya, yakni PT STP dan PT JMS di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, serta PT API di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, masih menjalani pendalaman.
Pemerintah tengah melakukan inspeksi fisik ke lapangan dan pengukuran untuk memastikan luas area yang terdampak kebakaran. Hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi dasar penentuan apakah pencabutan HGU dilakukan secara keseluruhan atau hanya sebagian. Nusron mengatakan, tahapan berikutnya adalah penyusunan surat keputusan pencabutan HGU yang nantinya diumumkan pemerintah.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menegaskan bahwa evaluasi terhadap pemegang HGU dan perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola kawasan serta mencegah karhutla berulang.
Pemerintah tidak hanya mengevaluasi aspek perizinan, tetapi juga kepatuhan perusahaan dalam menjalankan kewajiban pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Pengawasan terhadap konsesi serta penegakan hukum menjadi perhatian dalam evaluasi tersebut.
Berdasarkan sinkronisasi data Kejaksaan Agung dan Polri, tercatat 241 surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) terhadap perorangan dan 93 SPDP terhadap korporasi.
Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup mencatat 57 badan usaha di delapan provinsi dengan luas area terbakar di dalam wilayah konsesi mencapai 33.514,01 hektare.
Kementerian Kehutanan juga telah menjatuhkan sanksi administratif kepada 32 subjek hukum. Sanksi tersebut terdiri atas lima pencabutan izin, 19 pembekuan, serta delapan teguran tertulis atau paksaan pemulihan. Selain itu, terdapat 120 subjek hukum yang masih dalam proses penanganan tindak pidana.
Dudung menegaskan, pemberian hak pengelolaan lahan oleh negara harus diikuti tanggung jawab perusahaan dalam menjaga lingkungan. Kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan konsesi, termasuk pencegahan karhutla, menjadi kewajiban yang tidak dapat diabaikan.
"Apabila terbukti terjadi pelanggaran, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan hukum, termasuk pembekuan, pencabutan, maupun tidak memperpanjang izin," ujarnya.
Dia menambahkan, pemerintah tidak akan memberikan perlakuan khusus kepada korporasi yang terbukti melanggar ketentuan. Penegakan hukum harus dilakukan secara objektif dan konsisten untuk memberikan efek jera.
"Tidak boleh ada pembiaran terhadap pelanggaran, tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap korporasi, dan tidak boleh ada pihak yang kebal hukum. Penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas, objektif, konsisten, dan memberikan efek jera sehingga karhutla tidak terus berulang setiap tahun," kata Dudung.
