JAKARTA - Usai menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kemenko Perekonomian dan Patung Kuda Monas, akhirnya sebanyak 30 orang perwakilan Asosiasi Petani Kelapa sawit (APKASINDO) diterima oleh perwakilan istana melalui kantor Staf Kepresidenan (KSP) pada Selasa sore (17/5) untuk melakukan Audiensi dengan KSP dan APKASINDO di komplek istana negara, Jakarta.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris DPP APKASINDO, Dr cn Rino Afrino, ST.,MM. yang semenjak jam 12 siang (17/5) menunggu jawaban dari Pihak Istana Presiden atas permohonan DPP APKASINDO untuk dapat bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Namun karena Presiden masih rapat di Istana Bogor, akhirnya tepat jam 15.00 WIB kami diberi kabar bahwa yang menerima APKASINDO adalah Kepala Staf KSP, Jend TNI (Purn) Dr Moeldoko.
“Karena hanya utusan, dari 268 orang yang hadir pada aksi keprihatinan tersebut dari 146 DPD Kab Kota. Lalu dipilihlah 22 orang Ketua-Ketua DPW, 25 orang DPP dan 75 orang perwakilan mahasiswa anak petani melalui Forum Mahasiswa Sawit (FORMASI) Indonesia. Akhirnya kami dengan keterwakilan 22 Provinsi APKASINDO, 30 orang resmi diterima oleh KSP. Ya proses nya sangat ketat, karena harus terlebih dahulu tes antigen,” lanjut Rino.
Dalam pertemuan itu, APKASINDO tidak hanya membahas soal kebijakan larangan ekspor, namun juga mengusung isu soal tataniaga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, dimana kami mengusulkan untuk merevisi Permentan 01 tahun 2018 karena sudah tidak relevan dengan kondisi eksisting petani sawit saat ini.
22 Ketua DPW APKASINDO, pada pertemuan tersebut, yang diwakilkan penyampaian aspirasi oleh APKASINDO Papua dan Kalimantan Timur meminta supaya permentan 03 Tahun 2022 tentang percepatan PSR (Peremajaan Sawit Rakyat) segera di operasionalkan.
Rino menjelaskan bahwa Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APKASINDO, Dr. Gulat ME Manurung, MP., C.APO., C.IMA, mengulas dengan rinci tentang mengapa pentingnya segera merevisi Permentan 02 tersebut dihadapan Pak Moeldoko dan 2 orang Tenaga Ahli Utama KSP.
“Ketum mengatakan bahwa penetapan harga selama ini, yang diatur dalam permentan No. 1/2018 tidaklah adil. Pasalnya, harga TBS yang diatur hanya ditujukan kepada petani sawit yang bermitra dengan perusahaan. Padahal petani sawit yang bermitra dengan perusahaan tidak lebih dari 7%. Sementara itu, 93% nya merupakan petani sawit swadaya yang tidak dilindungi oleh Pemerintah melalui regulasi. Kami APKASINDO meminta agar Permentan itu segera direvisi,” jelas Rino menirukan ucapan Ketum kepada wartawan.
Selain itu, Ketum juga menyampaikan keluhan petani terkait PSR dari Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). “Sudah 5 (lima) bulan aplikasinya tidak dapat diakses Pak,” tutur Ketum mewakili keluhan petani.
Menjawab usulan dan aspirasi dari perwakilan APKASINDO tersebut, Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. Moeldoko, S.IP menyebutkan akan menyampaikan aspirasi petani ini kepada Presiden Joko Widodo terutama terkait kebijakan pelarangan ekspor minyak sawit dan bahan bakunya.
Menurut Moeldoko, kebijakan pelarangan ekspor oleh Presiden ini bukan berarti Presiden tidak melindungi kepentingan petani sawit, namun disisi lain presiden juga memikirkan kebutuhan konsumen minyak goreng sawit (MGS) yang memberikan dampak luas. Untuk itu perlu saya sampaikan bahwa pemerintah sedang mengevaluasi progres ketersediaan MGS terkhusus yang disubsidi melalui dana sawit BPDPKS, ditengah masyarakat.
Selanjutnya, terkait persoalan tata niaga TBS petani, Moeldoko menyebutkan akan berkoordinasi dengan kementrian pertanian dan BPDPKS terkait program PSR. Dan langsung diperintahkan Pak Moeldoko TAU yang hadir supaya segera menelepon Kementerian Pertanian untuk rapat kordinasi (18/5). Terkait klaim kawasan hutan, Pak Muldoko berjanji segera melakukan rapat pendalam atas mesalah yang dihadapi petani.
Moeldoko mengapresiasi APKASINDO atas aksi keprihatinan petani yang berjalan dengan tertib dan mengedepankan kepatutan dalam berorasi.
Dan tentunya keunikan Aksi Keprihatinan APKASINDO dengan memakai aksesioris adat-budaya 22 Provinsi, menunjukkan Ke Bhineka Tunggal Ika an Petani Sawit Indonesia. Ya saya mengapresiasinya, "sudah seperti Parade Kebudayaan Indonesia", tutup Moeldoko sambil senyum sumringah.
“Audiensi tersebut berlangsung selama 1,5 jam dan diakhiri dengan pesan Pak Muldoko supaya kami Petani segera kembali ke 22 Provinsi masing-masing dengan tetap semangat dan menyampaikan salam kepada rekan-rekan Petani Sawit yang sedang menunggu diluar Istana Kepresidenan,” tutur Rino.
