Industri Minyak Sawit Indonesia Menuju 100 Tahun NKRI (Bagian CXCVII)

Terkait dengan HGU ini berbagai permasalahan yang berlarut-larut diantaranya : (1) Tumpang tindih HGU baik antar perusahaan maupun sektor; (2) Pengurusan HGU yang rumit, lama dan mahal; (3) Adanya klaim dari masyarakat sekitar atas nama hak ulayat pada areal HGU dan atau izin lokasi yang diberikan pemerintah; (4) Dalam sistem inti-plasma sering terjadi ketidak sesuaian luas areal efektif yang diberikan pemerintah (antara rencana dan kenyataan) sehingga menimbulkan konflik berkepanjangan antara inti dengan calon plasma, dan (5) Ketidak pastian/kerancuan status hukum hak ulayat/masyarakat hukum adat dalam konteks NKRI. Kebijakan yang diperlukan Untuk membangun kepastian hukum atas hak atas tanah dan menyelesaikan masalah pertanahan yang berlarut-larut diperlukan terobosan kebijakan pertanahan kedepan sebagai berikut:

1. Mempercepat pemberian SHM lahan kebun sawit rakyat sebagai layanan pemerintah.
2. Menyederhanakan pengurusan HGU yang cepat (dengan target waktu yang definitif) dan murah.
3. Memberikan perlindungan HGU (perpanjangan/pembaharuan HGU tidak boleh ditunda/batal hanya karena klaim-klaim sepihak terkait yang belum memiliki kekuatan hukum tetap).
4. Mempertegas kebijakan nasional tetntang hak ulayat masyarakat hukum adat dikaitkan dengan pasal 33 UUD 1945.
5. Menyediakan lahan plasma yang clean dan clear dalam kerja sama inti-plasma.

Kebijakan perizinan Industri Sawit Uraian Masalah/Argumentasi Masalah perizinan usaha merupakan masalah yang berkepanjangan di Indonesia yang belum terselesaikan. Dalam jumlah perizinan dan lama pengurusan yang diperlukan untuk memperoleh izin-izin usaha, peringkat Indonesia jauh lebih jelek dibandingkan negera-negara tetangga. Sumber : GAPKI