Jakarta, SAWIT INDONESIA — Rencana pemerintah menerapkan mandatori biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026 berpotensi mendorong kenaikan harga minyak goreng dan inflasi. Peningkatan penggunaan crude palm oil (CPO) untuk biofuel dinilai akan menekan pasokan domestik dan memicu kenaikan harga komoditas turunan sawit.
Chief Executive Officer (CEO) Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, lonjakan permintaan CPO untuk program B50 dapat berdampak langsung pada harga pangan, terutama minyak goreng.
“Kita lihat hari ini harga minyak goreng sudah mulai naik karena harga CPO juga meningkat. Kalau penggunaan sawit untuk biofuel ditambah, dampaknya ke pangan pasti terasa,” ujar Fabby dalam wawancara, Senin (6/4/2026).
Selain tekanan pada harga pangan, ia juga mengingatkan potensi kenaikan biaya di sektor transportasi dan industri yang dapat berujung pada inflasi lebih luas.
“Kalau pakai B50, biaya operasional kendaraan, terutama di sektor tambang, akan naik. Ini akan merambat ke biaya logistik dan industri, dan akhirnya bisa mendorong inflasi,” katanya.
Di sisi lain, Fabby menilai implementasi B50 juga menyimpan risiko fiskal yang tidak kecil. Perbedaan harga antara biodiesel berbasis Fatty Acid Methyl Ester (FAME) dan solar konvensional masih cukup lebar.
Berdasarkan data Maret 2026, harga indeks pasar (HIP) FAME berbasis CPO mencapai sekitar Rp13.910 per liter, lebih tinggi dibandingkan harga diesel yang berkisar Rp11.000 hingga Rp12.100 per liter. Bahkan pada April 2026, HIP biodiesel tercatat sekitar Rp14.292 per liter.
“Kalau saya melihat, rencana B50 ini bisa menciptakan risiko fiskal baru. Yang membuat biofuel 50 persen itu bisa fiskal netral biasanya karena harga BBM tinggi, sehingga selisih harga jadi lebih sempit,” ujarnya.
Ia menambahkan, pada harga minyak saat ini, selisih harga biodiesel dengan diesel masih cukup lebar sehingga membutuhkan subsidi besar.
Dengan asumsi volume B50 mencapai 20 juta kiloliter, Fabby memperkirakan kebutuhan subsidi dapat menembus Rp55 triliun. Besaran tersebut sangat bergantung pada pergerakan harga minyak dunia.
“Kalau harga minyak di kisaran US–80 per barel, subsidi akan besar. Kalau naik ke US0–120 per barel, bebannya bisa lebih ringan,” jelasnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa peningkatan kebutuhan CPO untuk B50, yang diperkirakan mencapai tambahan 3–4 juta ton per tahun, juga berpotensi menekan ekspor dan mengurangi penerimaan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
“Kalau harga CPO turun atau penerimaan BPDP tidak cukup, risikonya makin besar,” katanya.
Dengan berbagai pertimbangan tersebut, Fabby menilai kebijakan B40 lebih aman untuk dijalankan dalam kondisi saat ini. Program B40 pada 2026 diperkirakan membutuhkan insentif sekitar Rp47,2 triliun untuk volume 15,4 juta kiloliter.
“Dengan kondisi sekarang, menurut saya lebih aman kita pakai B40 daripada dipaksakan ke B50,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa upaya swasembada energi tidak bisa hanya mengandalkan biodiesel berbasis sawit. Pemerintah perlu mengembangkan alternatif lain, seperti bioetanol, mengingat ketergantungan impor terbesar Indonesia masih berada pada bensin.
“Kalau etanolnya masih impor, sama saja devisa keluar. Jadi harus ada strategi yang lebih komprehensif,” katanya.
