Menghadapi musim kemarau dan eskalasi kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Kemenkopolhukam, Direktorat Pengendalian Karhutla, dan Dinas Kehutanan Provinsi Aceh menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Karhutla di Banda Aceh, Kamis, 1/9/2022.
Direktur Pengendalian Karhutla yang diwakili oleh Astan Manurung mengungkapkan setelah kejadian karhutla 2015, kita mengubah strategi pengendalian karhutla dengan mengutamakan kegiatan pencegahan melaui alokasi anggaran.
"Kami mengharapkan dengan eskalasi kejadian karhutla setiap tahun akan muncul peraturan gubernur, Bupati/walikota tentang penanggulangan karhutla, sehingga memudahkan kawan-kawan dalam penerapan di lapangan," harap Astan.
Selain itu, Astan juga berharap kepada TNI untuk memberikan dukungan pemadaman udara dalam rangka penanggulangan untuk daerah yang sulit di akses seperti water bombing, dan Teknologi Modifikasi Cuaca.
Astan juga menyinggung perbedaan data karhutla antara daerah dengan pusat. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 38 Tahun 2021 tentang Wali Data Informasi Geospasial Tematik, KLHK sebagai wali data antara lain: sebaran hotspot, rawan karhutla, areal kebakaran /luas karhutla.
"Untuk meminimalisir perbedaan data, kita bisa menggunakan website yang telah kami bangun sebagai baseline yaitu sipongi.menlhk.go.id," jelas Astan.
"Kami mengharapkan sinergi dari semua pihak untuk pengendalian karhutla di Provinsi Aceh sehingga kejadian karhutla bisa diturunkan," pungkas Astan.
Bupati Aceh Selatan dan Bupati aceh Tenggara, Kepala Pelaksana Badan penanggulangan bencana alam Aceh , Pangdam, Danrem, Dandim, kapolres, Kepala Balai PPIIKHL Wil. Sumatera, Kepala Balai Gakum wil. Sumatera.
Sumber: siponggi.menlhk.go.id
