Depok, SAWIT INDONESIA — Sejumlah pemangku kepentingan industri sawit menyoroti pentingnya kesiapan pasokan dan produktivitas hulu sebelum implementasi mandatori biodiesel B50. Hal ini mengemuka dalam workshop jurnalis program Biodiesel Sawit 2026 yang digelar Majalah Sawit Indonesia dan didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Kegiatan bertemakan "Dukungan Program Biodiesel Bagi Kemandirian Energi dan Perekonomian Indonesia" digelar di Depok, Jawa Barat, Kamis (5 Februari 2026).
Pengurus Bidang Komunikasi Media Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Mochamad Husni menegaskan bahwa pelaku industri pada dasarnya mendukung penuh kebijakan biodiesel. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah mempertimbangkan kecukupan stok bahan baku sebelum menaikkan bauran hingga B50.
“Teman-teman di industri sangat mendukung biodiesel. Tapi pertanyaannya sampai B berapa. Kalau B50 dijalankan, kekhawatirannya kalau stok kurang bagaimana,” ujar Husni.
Menurutnya, setiap keputusan peningkatan campuran biodiesel perlu didasarkan pada kajian dan riset menyeluruh, termasuk data produksi terbaru. Ia menilai penundaan implementasi B50 bisa jadi merupakan langkah antisipatif pemerintah terhadap risiko pasokan.
Dari sisi hulu, kata dia, industri berkomitmen mendukung program biodiesel dengan meningkatkan produktivitas. Salah satunya melalui kerja sama internasional dengan Tanzania untuk mendatangkan serangga penyerbuk guna meningkatkan hasil panen.
Selain itu, GAPKI juga mengembangkan introduksi varietas tanaman baru dari Tanzania yang rencananya mulai disebarkan ke sejumlah perkebunan pada Maret mendatang.
“Kami juga menggenjot program peremajaan atau replanting. Sekarang sudah masuk siklus kedua, harapannya produktivitas bisa meningkat signifikan,” katanya.
Meski demikian, industri sawit masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari kampanye negatif hingga persoalan regulasi. Husni menilai sektor sawit merupakan industri strategis yang perlu perlindungan kebijakan agar tidak bernasib seperti komoditas lain yang akhirnya bergantung pada impor.
Sementara itu, perwakilan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Zuhdi, memaparkan berbagai program dukungan untuk memperkuat ekosistem sawit nasional. Pada 2025, BPDP telah menyalurkan beasiswa kepada sekitar 4.000 mahasiswa di seluruh Indonesia.
BPDP juga membiayai riset peningkatan produktivitas, program peremajaan perkebunan rakyat, penyediaan sarana dan prasarana pertanian, hingga promosi dan kemitraan untuk menangkal kampanye negatif terhadap komoditas sawit, kakao, dan kelapa.
“Program peremajaan ini menjadi tulang punggung peningkatan produktivitas sawit,” ujar Zuhdi.
Terkait biodiesel, ia menjelaskan bahwa pendanaan program bersumber dari pungutan ekspor sawit yang kemudian dikelola untuk membiayai berbagai program strategis, termasuk insentif biodiesel.
BPDP menutup selisih harga antara bahan bakar nabati (BBN) dan harga eceran tertinggi (HET) BBM melalui skema subsidi. Hingga Desember 2025, volume penyaluran insentif biodiesel dalam skema PSO mencapai 6,9 juta kiloliter dengan total anggaran Rp35,5 triliun.
Dengan dukungan tersebut, pemerintah berharap implementasi biodiesel dapat berjalan berkelanjutan sekaligus menjaga ketahanan energi dan kinerja industri sawit nasional.
