Andalas Forum VI menyajikan pembahasan komprehensif untuk menyelesaikan tantangan industri sawit mulai sertifikasi ISPO dan kontribusinya bagi perekonomian. Selama dua hari, 15 pembicara menawarkan usulan serta gagasan agar sawit lebih kuat di dalam dan luar negeri.
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Provinsi Sumatera Selatan sukses menjadi tuan rumah Andalas Forum VI yang berlangsung 15-16 April 2026 di Palembang, Sumatera Selatan. Jumlah peserta yang hadir mencapai 750 orang dari beragam institusi antara lain perusahaan, petani, koperasi, mahasiswa, dan perguruan tinggi.
Saat membuka Andalas Forum VI, Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, mengapresiasi peran GAPKI sebagai penyelenggara even tahunan ini. Industri sawit adalah pilar utama ekspor Sumsel yang mampu menjaga ketahanan ekonomi meski di tengah ketidakpastian global. Menghadapi tantangan B50 dengan kebutuhan mencapai 16 juta ton, Gubernur mendorong peningkatan produktivitas per hektar melalui perbaikan teknologi pengolahan tanah dan pupuk.
"Kita harus siap bersaing dengan negara tetangga. Saya juga mengapresiasi kolaborasi GAPKI dan Polda Sumsel dalam mengatasi isu keamanan TBS. Selain itu, fungsi promosi perlu diperkuat untuk mengedukasi publik terkait dinamika kebijakan ekspor," ujar Herman Deru.
Selain itu, Gubernur Herman Deru mendukung pelaksanaan Andalas Forum VI sebagai ajang konsolidasi strategis untuk memperkuat tata kelola industri sawit nasional di tengah dinamika global.
“Saya minta Andalas Forum menghasilkan rekomendasi strategis yang mendukung kemajuan petani dan perusahaan sawit,” ujar Herman Deru.
Rekomendasi ini dibutuhkan agar persoalan di perkebunan sawit dapat terselesaikan seperti produktivitas, keamanan, dan isu negatif sawit. Herman Deru menegaskan bahwa sawit adalah pilar utama ekspor Sumsel yang mampu menjaga ketahanan ekonomi meski di tengah ketidakpastian global.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa, Dida Gardera, menekankan pentingnya hilirisasi bagi pengembangan produk turunan kelapa sawit. Sepanjang 2025, ekspor sawit mencapai USD 40 miliar dengan volume 38,84 juta ton, atau tumbuh 11 persen.
Dijelaskan Dida bahwa kinerja positif tersebut menunjukkan bahwa sawit tidak hanya menjadi komoditas unggulan ekspor Indonesia, tetapi memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya para pekebun rakyat.
Lebih lanjut, Dida menjelaskan, peningkatan pemanfaatan sawit untuk kebutuhan domestik melalui program biodiesel terus berjalan. Implementasi B35 pada 2024 telah dilanjutkan dengan B40 pada 2025, dan saat ini Pemerintah tengah mempersiapkan implementasi B50.
Dari sektor hulu, Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, dalam sambutannya, mengapresiasi Andalas Forum ke-VI merupakan wadah yang strategis untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam mendorong tata kelola industri sawit yang lebih baik, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta memperkuat keberlanjutan sektor sawit Indonesia agar semakin berdaya saing dan diterima di pasar global.
“Jadi, komoditas sawit ini bukan hanya sebagai komoditas ekspor saja tetapi juga sebagai bagian dari sistem ekonomi global yang menuntut untuk bertransformasi kearah yang lebih berdampak terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang berkelanjutan,” ujar Amran Sulaiman dalam sambutan yang dibacakan Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementerian Pertanian RI, Iim Mucharam.
Sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia menduduki posisi strategis sekaligus menerima tekanan yang kompleks. Di satu sisi, sektor sawit merupakan motor penggerak perekonomian dan penyumbang utama devisa negara. Di sisi lain, sektor ini memikul dimensi sosial yang kuat karena menjadi sumber penghidupan bagi lebih dari 2,5 juta petani kecil yang mengelola sekitar 42% dari total luas lahan sawit nasional. Oleh sebab itu, setiap perubahan regulasi atau tekanan pasar global akan berdampak langsung pada stabilitas ekonomi domestik hingga kesejahteraan masyarakat di pedesaan.
Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, menyebut sawit sebagai “lumbung ekonomi” dan mengapresiasi percepatan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat oleh Gubernur yang dinilai sebagai kunci penurunan biaya logistik.
Dukungan pusat turut ditegaskan oleh Deputi Bappenas RI, Leonardo A.A.T. Sambodo, yang menyatakan sawit masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) pada RPJMN 2025-2029 demi memperkuat hilirisasi dan ekosistem agribisnis yang terintegrasi.
Andalas Forum VI berlangsung selama dua hari, menghadirkan pameran inovasi dari 44 eksibitor serta seminar strategis mengenai standar ISPO dan teknologi rantai pasok guna melahirkan rekomendasi bagi kesejahteraan petani dan pelaku usaha sawit Indonesia.
Ratna Dewi, Ketua Panitia Andalas Forum VI menjelaskan bahwa Andalas Forum VI mengusung tema “Sawit Indonesia: Sinergi untuk Tata Kelola, Pertumbuhan Ekonomi dan Berkelanjutan” merupakan forum strategis yang mempertemukan pemangku kepentingan (stakeholders) sektor kelapa sawit dalam rangka memperkuat sinergi, mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, serta mewujudkan tata kelola industri sawit berkelanjutan.
“Kami laporkan bahwa Andalas Forum VI ini ditargetkan akan dihadiri 500 peserta, namun jumlahnya melampaui target hingga 750 peserta di hari pertama pembukaan,” jelas Ratna Dewi.
Penguatan Daya Saing
Dalam sambutannya, dikatakan Amran, nasional, Pemerintah Indonesia terus memperkuat implementasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). ISPO bukan sekadar skema sertifikasi, melainkan kerangka kebijakan demi memastikan tata kelola kelapa sawit yang legal, ramah lingkungan, dan bertanggung jawab demi mendongkrak kepercayaan pasar dunia.
Saat ini, tren penerapan ISPO menunjukkan perkembangan positif dengan lebih dari 6,5 juta hektar lahan yang telah mengantongi sertifikat.
Kendati demikian, Mentan menggarisbawahi bahwa tantangan berikutnya adalah meluaskan penerimaan ISPO di tingkat internasional. Penguatan kredibilitas sistem, percepatan keterlibatan petani kecil agar tidak tertinggal, serta langkah diplomasi global untuk harmonisasi standar tanpa mengorbankan kepentingan nasional menjadi prioritas utama saat ini.
"ISPO harus terus didorong menjadi simbol komitmen Indonesia terhadap keberlanjutan yang kredibel, inklusif, dan berdaulat, sehingga sawit Indonesia tidak hanya menjadi yang terbesar, tetapi juga menjadi acuan global dalam praktik keberlanjutan yang bertanggung jawab," jelasnya.
Sementara itu, Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Zaid Burhan Ibrahim menjelaskan program yang dikelola lembaganya mendukung kebijakan pemerintah di sektor sawit. Langkah nyata ditunjukkan dengan dimulainya penyaluran PSR Tahap I pada 23 Januari 2026, dengan target peremajaan seluas 50.000 hektare di tahun 2026. Hingga akhir tahun 2025, total dana replanting yang telah dikucurkan mencapai Rp10,86 triliun, menyasar lebih dari 384 ribu hektare lahan dan membantu 169 ribu petani swadaya.
Selain itu, dikatakan Zaid, BPDP tidak hanya fokus pada peremajaan tanaman, tetapi juga menyalurkan dana Sarana dan Prasarana (Sarpras) sebesar Rp262,93 miliar sepanjang tahun 2025. Bantuan diberikan dalam bentuk benih, pupuk, alat pascapanen, hingga perbaikan akses jalan perkebunan.
Peningkatan kapasitas petani juga menjadi pilar krusial. Hingga tahun 2025, program pengembangan SDM telah memberikan pelatihan kepada 32.152 pekebun di 21 provinsi serta menyalurkan beasiswa pendidikan vokasi dan sarjana kepada 13.265 anak keluarga petani. Di bidang inovasi, kolaborasi riset BPDP telah menghasilkan 58 paten terdaftar dan mengomersialkan 20 produk riset baru di sektor bioenergi, pangan, pangan-kesehatan, dan oleokimia.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Bambang Pramono, menjelaskan dalam presentasinya total pembiayaan sektor kelapa sawit mencapai Rp248,47 triliun dan didominasi subsector perkebunan sebesar 55,03%, menunjukkan basis kredit yang sudah besar untuk ditingkatkan kualitas dan arahnya.
Sementara itu, dari aspek risiko kredit relatif terjaga; NPL perkebunan sawit masih rendah dan jauh di bawah ambang 5%, sementara LaR subsektor industri cenderung melandai.
Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Dr. Ir. Gulat Medali Emas Manurung, M.P., C.IMA., C.APO, saat menjadi narasumber menyampaikan presentasi bertemakan "Masa Depan Petani Sawit dan Industri Sawit Indonesia di Tengah Dinamika Regulasi".
Menurut Gulat, Selain itu, tata kelola industri sawit saat ini dinilai sangat terfragmentasi karena kebijakannya tersebar di lebih dari 37 Kementerian/Lembaga. Hal ini memicu tumpang tindih kebijakan, inefisiensi data, serta lambatnya pengambilan keputusan strategis di tingkat domestik maupun global guna menghadapi tekanan internasional seperti regulasi EUDR.
"Sawit Indonesia itu ibarat coran semen, ada kerikil besar dan ada cili pasi (cabai rawit). Fragmentasi ego sektoral ini membuat regulasi tidak padu," ujar Gulat dalam materinya.
Karena itulah, dikatakan Gulat, APKASINDO mengusulkan Badan Kelapa Sawit Nasional (BKSN) sebagai jalan keluar yang dirancang berada langsung di bawah Presiden dan memiliki 7 Deputi yang akan mengonsolidasikan tata kelola hulu hingga hilir secara terintegrasi.
“Pembentukan BKSN dianggap sebagai solusi untuk mengintegrasikan kebijakan dan memperkuat koordinasi lintas sektor. Lembaga ini diharapkan mampu mengelola data sawit secara terpadu, menyelesaikan konflik lahan, mendorong hilirisasi, serta meningkatkan daya saing global,” tambahnya.Gulat menyebutkan bahwa BKSN juga diharapkan dapat menjadi instrumen untuk menghadapi tekanan eksternal, termasuk kebijakan diskriminatif dari negara tujuan ekspor. Dalam beberapa tahun terakhir, industri sawit Indonesia menghadapi berbagai hambatan perdagangan, termasuk regulasi lingkungan yang ketat dari Uni Eropa.
