Jakarta, SAWIT INDONESIA – Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan pendekatan baru dalam menghadapi regulasi Uni Eropa (EUDR) yang dinilai diskriminatif terhadap komoditas sawit, karet, dan kakao. Wakil Menteri Luar Negeri RI, Arif Havas Oegroseno, mengungkapkan bahwa strategi diplomasi kali ini akan lebih proaktif dan inklusif, dengan melibatkan peran petani perempuan serta menggandeng kekuatan regional dan global seperti BRICS dan CPOPC.
“Kami akan mengedepankan narasi baru dalam diplomasi sawit, termasuk mengangkat peran petani perempuan dari sektor sawit, karet, dan kakao sebagai duta suara keadilan,” ujar Havas dalam seminar nasional yang diselenggarakan Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) di Jakarta, Kamis (17/7/2025).
Havas menyatakan bahwa Indonesia sudah memanfaatkan forum BRICS untuk menggalang solidaritas negara produsen minyak nabati. Indonesia bersama Brasil, sebagai penghasil utama sawit dan kedelai, telah menyepakati pembentukan standar global minyak nabati sebagai tandingan terhadap standar sepihak yang diberlakukan Uni Eropa.
“Indonesia dan Brasil sepakat mendorong deklarasi BRICS agar melawan dominasi EUDR, sekaligus menciptakan standar minyak nabati global yang lebih adil,” jelasnya.
Selain itu, Indonesia juga akan menguatkan posisi tawar lewat Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) dan mendorong pengaruhnya di tingkat FAO.
Havas menyoroti bahwa selama ini Indonesia hanya bersikap reaktif terhadap tuduhan LSM atau keputusan sepihak dari Uni Eropa.
“Kita harus hentikan sikap defensif. Tidak bisa lagi hanya menjelaskan setelah dituduh. Kita harus menciptakan narasi, memimpin standar, dan hadir lebih awal di forum-forum negosiasi internasional,” tegasnya.
