Nusa Dua, SAWIT INDONESIA – Rencana penerapan mekanisme ekspor satu pintu untuk komoditas kelapa sawit mulai 1 Januari 2027 mendapat penegasan dari PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Perusahaan ini memastikan sistem baru tersebut bukan untuk memperlambat ekspor atau menambah beban pelaku usaha, melainkan memperkuat tata kelola dan daya saing sawit Indonesia di pasar global.
Direktur Utama DSI Luke Thomas Mahony menegaskan, kehadiran perusahaannya dalam tata kelola ekspor sawit dirancang untuk memperlancar arus barang ke pasar global, bukan menciptakan rintangan baru bagi pengusaha.
“Di Bali, ada Candi Bentar yang tak punya pintu namun menjadi penanda masuk. Kami ingin menjadi pintu, bukan dinding, untuk produk kelapa sawit yang berkualitas dan berintegritas ke dunia,” ujar Luke di Indonesian Palm Oil Conference and 2027 Price Outlook (IPOC 2026) di Nusa Dua, Bali pada Jumat (13 November 2026).
Dikatakan Luke, sejak Presiden Prabowo mengumumkan rencana penerapan ekspor satu pintu pada Juni lalu, DSI telah aktif berdialog dan menyerap masukan dari berbagai pelaku industri. Langkah tersebut dilakukan agar sistem baru dapat diterapkan tanpa mengganggu aktivitas perdagangan yang selama ini berjalan.
Ia memastikan mekanisme tersebut tidak akan mengubah hubungan bisnis antara eksportir dan pembeli yang sudah terbentuk. “Kami tidak mengganti pasar. Hubungan dagang antara penjual dan pembeli tetap sama,” tegasnya.
Tiga Peran DSI dalam Tata Kelola Ekspor
Luke menjelaskan, DSI akan menjalankan tiga fungsi utama untuk memperkuat ekosistem industri sawit nasional.
Pertama, sebagai data integrator yang menghubungkan dan mengelola informasi ekspor sehingga ketertelusuran (traceability) produk sawit menjadi lebih mudah. Kedua, sebagai market enabler yang menjembatani pemerintah, eksportir, lembaga keuangan, pembeli internasional, serta asosiasi industri seperti Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).
Ketiga, DSI akan berperan sebagai governance platform dengan membangun sistem dan standar tata kelola yang mendukung kelancaran ekspor. Dengan demikian, keberadaannya diharapkan menjadi infrastruktur nasional untuk memperkuat perdagangan sawit Indonesia dalam jangka panjang. “Ini akan menjadi infrastruktur nasional, bukan sekadar intervensi sementara,” jelas Luke.
Terkait kekhawatiran pelaku usaha mengenai keamanan informasi bisnis, Luke memastikan data ekspor yang dihimpun akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan verifikasi.
Keberadaan basis data yang terintegrasi juga diharapkan memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar pangan dan energi dunia. Selain itu, sistem tersebut berpotensi membuka peluang lebih luas bagi petani sawit rakyat untuk menjangkau pasar ekspor baru.
Biaya Layanan Tidak Memberatkan
Salah satu hal yang paling ditunggu pelaku usaha adalah besaran biaya layanan (service fee) dalam mekanisme ekspor satu pintu. Menanggapi hal tersebut, Luke memberikan sinyal bahwa tarif yang akan dikenakan tidak akan menjadi beban tambahan yang memberatkan industri.
Ia menyebutkan, besaran resmi biaya layanan akan diumumkan pada Desember 2026. Namun, Luke memberikan gambaran bahwa tarifnya hanya berada pada kisaran satu digit dolar AS per ton. “Service fee akan diumumkan Desember nanti. Tapi, kalau saya harus bilang, biayanya hanya mencapai single digit dolar per ton,” ujarnya.
DSI juga memastikan komunikasi dengan GAPKI dan pelaku usaha akan terus dilakukan, termasuk setelah kebijakan mulai diterapkan pada awal 2027. Dialog tersebut diperlukan untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem sekaligus melakukan penyempurnaan apabila ditemukan kendala di lapangan.
Dengan pendekatan tersebut, DSI berharap mekanisme ekspor satu pintu tidak sekadar menjadi sistem administrasi baru, tetapi juga menjadi fondasi tata kelola perdagangan sawit yang lebih transparan, terintegrasi, dan mampu memperkuat posisi Indonesia di pasar global.
