Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumatera Utara membahas kepastian hukum bagi industri sawit dalam IPOS Forum 2024. Walaupun menyandang status komoditas strategis, kelapa sawit menghadapi tantangan berat dari aspek regulasi dan kelanjutan investasi yang telah berjalan.
“Kami pastikan kehadiran negara serta pemerintah akan melindungi (industri sawit) dan masyarakat. Karena negara hadir untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” pernyataan ini disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin, di sela-sela pembukaan Indonesian Palm Oil Stakeholders Forum (IPOS-Forum) 2024 di Hotel Santika, Medan, Kamis (30/5).
IPOS Forum 2024 yang diselenggarakan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumatera Utara bertemakan “Dukungan Pemerintah Dalam Perlindungan Dan Penegakan Hukum Untuk Investasi Industri Sawit”.
Event tahunan ini didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dengan dukungan kerjasama lembaga lain seperti bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), Badan Kerja Sama Perusahaan Perkebunan Sumatera (BKSPPS) dan Komunitas Pecinta Kelapa Sawit serta media partner Majalah Sawit Indonesia.
Pj Gubernur Sumut Hassanudin berharap penataan industri kelapa sawit semakin baik ke depannya. Apalagi industri ini merupakan motor utama penggerak perekonomian di Sumut.Dari sisi perekonomian, kelapa sawit memiliki peran yang sangat strategis. Kontribusi ekspor minyak sawit dan turunannya menyumbang sekitar 54 persen dari total ekspor Sumatera Utara pada tahun 2020.
Terdapat kurang lebih 1,4 juta hektare lahan sawit dengan produksi tandan dan buah segar sekitar 24 juta ton per tahun. Ada sekitar 237 perusahaan yang bergerak di bidang kelapa sawit di Sumut, dan ini berdampak pada lapangan kerja.
“Ini sektor yang strategis, walau Sumut bukan provinsi dengan produksi dan lahan terbesar, industrinya sangat masif di sini, dan itu berdampak pada penyerapan tenaga kerja, oleh karena itu, kita perlu penataan yang semakin baik,” kata Pj Gubernur Hassanudin.
Hassanudin menjelaskan bahwa luasan areal tersebut menempatkan sumatera utara sebagai provinsi dengan areal terluas kedua setelah Riau yang menyebar di 14 (empat belas) kabupaten sehingga memberikan manfaat ekonomi yang menjadi bagian terpenting dari pembangunan sumatera utara. kontribusi tersebut termasuk dalam penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan petani, pengurangan kemiskinan.
Tidak hanya itu, Sumut juga termasuk kuat dalam pengembangan hilirisasi minyak sawit, seperti margarin, shampoo, biodiesel, pelumas, bio-gas, bio-etanol, bio plastik, bahkan pembangkit listrik. Salah satu yang saat ini masif dikembangkan adalah minyak goreng merah.
“Kita juga masif di bidang hilirisasinya, kita punya pabrik minyak goreng merah dan satu-satunya di Indonesia saat ini, kita akan terus kembangkan, menata dengan baik, sehingga bisa menyejahterakan masyarakat kita,” kata Hassanudin.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono mengatakan, saat ini industri kelapa sawit nasional sedang menghadapi tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Dia berharap, bisa bergandengan tangan dengan pemerintah untuk menyelesaikan tantangan tersebut.
“Menurut kami memang sedang tidak baik-baik saja di dalam dan luar negeri, di luar ada kampanye negatif termasuk juga undang-undang anti deforestasi Eropa dan lainnya, karena itu kita perlu bersinergi dengan pemerintah dan stakeholder untuk menyelesaikan tantangan ini,” kata Eddy Martono.
IPOS Forum kali ini merupakan yang ke-9 kali di gelar, Eddy Martono berharap, event kali ini membuahkan pemikiran yang bisa membantu pengusaha dan petani kelapa sawit nasional. “Selang dua hari mudah-mudahan kita punya jalan keluar, ide-ide yang cemerlang untuk mengembalikan lagi kejayaan kelapa sawit kita,” kata Eddy Martono.
Dalam sambutannya, Ketua GAPKI Sumut Timbas Prasad Ginting menjelaskan bahwa IPOS Forum 2024 dihadiri sekitar 500 peserta yang akan mengikuti seminar selama 2 hari dari 30-31 Mei 2024.
“IPOS Forum 2024 menjadi ajang pertemuan stakeholder sawit yang akan membahas persoalan dari aspek regulasi termasuk cara penyelesaiannya,” kata Timbas. "Harmonisasi regulasi perlu menjadi perhatian utama untuk mengatasi tantangan percepatan PSR seperti masalah legalitas lahan dan hambatan birokrasi, persoalan kepastian hukum dalam legalitas lahan, kawasan hutan, dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha," ujar Ketua Gapki Sumut Timbas Prasad Ginting dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Integrasi kebijakan dan kelembagaan, lanjutnya, menjadi fokus utama dalam upaya mengatasi tantangan tersebut, dengan menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung keberlanjutan industri kelapa sawit.
(Selengkapnya dapat dibaca di Majalah Sawit Indonesia, Edisi 152)
