Jakarta, SAWIT INDONESIA - Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, mengungkap nilai ekspor tiga komoditas yang dipantau PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mencapai hampir US miliar atau setara dengan Rp1.240,47.
Triliun Rosan menjelaskan, pada tahap awal operasinya DSI akan mengawasi transaksi dari tiga komoditas, yaitu batu bara, minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO), dan ferro alloy.
Dia menjelaskan, pengawasan pada tiga komoditas strategis ini menjadi vital mengingat nilai strategisnya bagi Indonesia. Rosan mengatakan, nilai ekspor ketiganya hampir mencapai US miliar.
"Dari tiga komoditas itu kita ketahui nilainya kurang lebih hampir mencapai US miliar. Batu bara sekitar US,35 miliar, kemudian CPO sekitar US,79 miliar, dan ferro alloy sekitar US,43 miliar," jelasnya dalam acara peluncuran DSI di Wisma Danantara, Jakarta pada Senin (24/8/2026).
Rosan menegaskan, mandat DSI adalah memperkuat visibilitas dalam ekosistem komoditas strategis Indonesia dan meningkatkan pemahaman yang lebih komprehensif atas transaksi ekspor, dinamika pasar, serta bagaimana memaksimalkan nilai bagi perekonomian nasional.
Dia juga menegaskan pelaku usaha batu bara, CPO, dan ferro alloy tetap dapat menjalankan kegiatan ekspornya seperti biasa. Rosan menuturkan, pihaknya tetap menghormati kontrak jangka panjang antara produsen dan pembeli.
Rosan melanjutkan, peran DSI adalah mengevaluasi, memonitoring, serta memastikan adanya transparansi dalam transaksi-transaksi yang terjadi pada ketiga komoditas itu.
Sementara itu, Direktur Utama DSI Luke Thomas Mahony memastikan beroperasinya DSI tidak akan menambah lapisan birokrasi maupun mengambil alih hubungan komersial yang telah terjalin antara eksportir dan pembeli.
Dia mengatakan, DSI justru akan memanfaatkan sistem dan data yang telah tersedia di kementerian dan lembaga untuk meningkatkan visibilitas terhadap transaksi ekspor.
Menurutnya, DSI tidak akan membangun sistem pengumpulan data baru yang berpotensi menambah beban administrasi bagi pelaku usaha. Perseroan akan mengintegrasikan data dari berbagai platform pemerintah, termasuk Indonesia National Single Window (LNSW), Simbara, Bea dan Cukai, serta sistem lainnya.
“Jadi, kami tidak akan menambah birokrasi. Kami tidak akan meminta data yang sama dikumpulkan kembali. Kami akan memanfaatkan data dari sistem kementerian, Bea dan Cukai, dan sistem lainnya yang sudah tersedia,” kata Mahony.
Sumber: ekonomi.bisnis.com
