Jakarta, SAWIT INDONESIA – Kejadian luar biasa berkaitan anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit di seluruh Indonesia telah menjadi perhatian pemerintah. Ketua Umum DPP APKASINDO (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia), Dr. Gulat ME Manurung, dijadwalkan akan bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago dan Kepala KSP RI, Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, Senin (25 Mei 2026).
“Minggu ini, saya butuh laporan dari Ketua DPW se-Indonesia mengenai perkembangan harga TBS dari masing-masing daerah. Laporan ini akan dipergunakan untuk menjadi bahan masukan perkembangan situasi kepada pemerintah terkait kondisi petani sawit,” ujar Dr. Gulat ME Manurung, Ketua Umum DPP APKASINDO, dalam zoom meeting yang dihadiri 22 DPW se-Indonesia, Minggu (24 Mei 2026).
Dijelaskan Gulat bahwa persoalan anjloknya harga TBS sawit ini telah diketahui oleh Ketua Dewan Pembina DPP APKASINDO, Jend. TNI (Purn) Moeldoko. Karena itulah, Ketua Dewan Pembina menitipkan pesan agar pengurus bergerak cepat supaya jutaan petani di Indonesia dapat terselamatkan.
“APKASINDO harus menjadi garda terdepan, bantu sesama petani sawit. Tidak boleh kita diam, negara membutuhkan APKASINDO dan Kita harus bicara,” ujar Dr. Gulat menyampaikan arahan Ketua Dewan Pembina DPP APKASINDO, Jend TNI (Purn) Dr Moeldoko, kepada DPW APKASINDO yang menjadi peserta rapat.
Dalam rapat virtual tersebut, Betman Siahaan, Ketua DPW APKASINDO Provinsi Kalimantan Timur, melaporkan bahwa petani sawit di provinsinya sangat berharap APKASINDO dapat menyuarakan persoalan ini kepada pemerintah. Sebab, sudah banyak pabrik sawit melakukan sistem kuota (pembatasan) pembelian. Tak hanya itu, harga sawit sudah tertekan dalam empat hari terakhir.
“Banyak laporan masuk ke saya meminta bantuan APKASINDO. Petani sudah enggan panen karena harga jatuh rendah sekali sampai Rp1.500/kg. Harapan mereka satu-satunya kepada APKASINDO,” ungkap Betman.
Ketua DPW APKASINDO Sulawesi Barat, Andi Kasruddin Rajamuda melaporkan perkembangan harga sawit non mitra (Swadaya) sudah mencapai Rp800/kg, bahkan perusahaan sudah tidak mematuhi penetapan harga dari Disbun Provinsi.
“Kami harapkan Kementan dapat mendesak disbun terkait masalah anjloknya harga TBS. Petani sawit mengharapkan perhatian Menteri Amran. Jangan hanya fokus kepada komoditas tertentu,” ujarnya.
Ketua DPW APKASINDO Jambi, Kasriwandi, mengatakan harga TBS sawit petani swadaya di Jambi turun sebesar Rp200-Rp400/kg setelah pengumuman BUMN Ekspor. Sampai hari Minggu, terjadi penurunan harga sebesar Rp1.250/kg.
“Semalam, kami telah rapat zoom dengan Disbun Jambi untuk mendapatkan laporan dari pabrik sawit. Ada yang mencapai harga Rp1.250/kg padahal harga CPO domestic masih Rp14.000-an per kilogram,” tambah Kasriwandi.
Kasriwandi mengatakan alasan pabrik sawit memangkas harga beli TBS karena mereka cemas Danantara menjadi operator ekspor sawit.”Mereka (pabrik) sawit ini takut ketidakpastian sama seperti larangan ekspor. Kepada Menteri teknis, seharusnya dapat memberikan penjelasan termasuk perusahaan sawit. Ini bukan sebatas penurunan harga saja,” jelas Bang Iwan, panggilan akrab Kasriwandi.
Di akhir rapat, Gulat menyampaikan delapan himbauan kepada perusahaan sawit. Pertama, pada prinsipnya tujuan kebijakan Presiden Prabowo adalah kebaikan semua pihak, negara, korporasi dan petani sawit.
Kedua, Harga TBS petani khususnya petani swadaya telah anjlok tertekan sampai Rp800-Rp1200 per kilogram. Sedangkan, petani bermitra penurunannya masih wajar.
Ketiga, Kebijakan Presiden tersebut baru dilaksanakan pada Januari 2027, tapi petani sawit sudah bertumbangan. Keempat, Harga Bursa CPO Indonesia Dan Tender KPBN BUMN dalam batas normal wajar hanya turun Rp450-Rp600 per kilogram CPO.
Kelima, dari perhitungan umum bahwa setiap penurunan/naik Harga CPO Rp1.000/Kg TBS Maka Harga TBS Petani Turun/Naik Rp300/Kg Tbs,. tapi, faktanya Harga TBS Petani Sawit Sudah Tertekan Turun Sebesar Rp800-Rp1.200/Kg TBS.
Keenam, setelah diskusi kepada pihak yang berkompeten diketahui belum terganggu ekspor CPO dan turunannya apalagi segera diberlakukannya mandatori B50 awal juli nanti tentu ini akan semakin meningkatkan serapan CPO untuk program tersebut.
