SALATIGA, SAWIT INDONESIA — Komoditas perkebunan tidak harus berhenti sebagai bahan mentah. Melalui hilirisasi, pelaku usaha kecil, mikro, dan kecil (UKMK) dapat mengolahnya menjadi produk bernilai tambah, memiliki merek, serta menjangkau pasar lebih luas.
Upaya tersebut didorong Pemerintah Kota Salatiga bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) melalui Workshop Hilirisasi Komoditas Perkebunan sebagai Inkubasi Bisnis UKMK di Grand Wahid Hotel Salatiga, Senin (21/9).
Wali Kota Salatiga dr. Robby Hernawan mengatakan, sebagian komoditas perkebunan masih dipasarkan sebagai bahan baku sehingga nilai ekonomi yang diterima pelaku usaha belum optimal.
Karena itu, UKMK perlu didorong mengembangkan produk turunan melalui inovasi, penguatan branding, dan pemanfaatan teknologi.
“Melalui peningkatan inovasi, branding, dan pemanfaatan teknologi, para pelaku UKMK diharapkan mampu menghasilkan produk turunan yang berkualitas tinggi, berorientasi pasar, dan memiliki daya saing yang kuat,” kata Robby.
Menurutnya, hilirisasi bukan hanya meningkatkan nilai ekonomi, tetapi juga membuka lapangan kerja dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Pengembangannya tetap harus memperhatikan praktik perkebunan berkelanjutan dan melibatkan kolaborasi pemerintah, akademisi, BPDP, pelaku usaha, komunitas, UKMK, dan media.
BPDP Buka Peluang Pendanaan
Plt. Kepala Divisi Penyaluran Dana Program Pangan dan Hilirisasi BPDP Arfie Thahar mengatakan, BPDP membuka peluang pendanaan bagi UKMK yang memiliki ide dan rencana bisnis berbasis komoditas perkebunan.
Melalui Program Pangan dan Hilirisasi, dukungan bagi UKMK dapat mencapai Rp300 juta hingga Rp500 juta. Untuk usaha berskala lebih besar, dukungan juga dapat diarahkan pada pembangunan fasilitas produksi, termasuk pabrik.
“Kalau UKM yang kecil bisa sampai Rp300 atau Rp500 juta. Bahkan untuk pendirian satu pabrik pun kita bisa memberikan bantuan pendanaan melalui program pangan dan hilirisasi,” kata Arfie.
Namun, besaran pendanaan bukan satu-satunya pertimbangan. Proposal akan dinilai berdasarkan kesiapan teknologi, ketersediaan bahan baku, potensi pasar, kelayakan finansial, dan aspek lingkungan.
Saat ini, call for proposal Program Pangan dan Hilirisasi dibuka hingga 30 Oktober 2026. Sementara webinar penjelasan teknis program dijadwalkan pada 30 September 2026.
Arfie berharap workshop tersebut melahirkan gagasan bisnis yang dapat dikembangkan menjadi proposal konkret.
UMKM Tidak Sekadar Naik Omzet
Kepala Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan UMKM BPDP Helmi Muhansyah mengatakan, Indonesia memiliki peluang besar mengembangkan UMKM berbasis komoditas perkebunan, terutama sawit, kakao, dan kelapa.
Menurutnya, UMKM memiliki posisi strategis dalam hilirisasi karena dapat mengolah hasil perkebunan menjadi produk bernilai ekonomi lebih tinggi.
Konsep “naik kelas”, kata Helmi, tidak hanya diukur dari peningkatan omzet, aset, atau manajemen usaha. UMKM juga diharapkan ikut memperkenalkan manfaat komoditas perkebunan Indonesia kepada masyarakat.
“Sisi naik kelasnya selain omzetnya meningkat dan manajemennya bagus, juga ikut mengampanyekan kebaikan-kebaikan komoditas ini,” ungkapnya.
Sawit Punya Banyak Ruang untuk Dihilirkan
Direktur Pusat Studi Kelapa Sawit INSTIPER Purwadi menambahkan, hilirisasi sawit tidak hanya menjadi ruang bagi industri besar. Turunan sawit telah digunakan dalam berbagai produk, mulai dari pangan hingga kosmetik.
Ia mencontohkan cocoa butter substitute (CBS) yang dapat berasal dari turunan sawit dan digunakan dalam produk cokelat.
Menurut Purwadi, pemahaman mengenai produk turunan komoditas perlu diperkuat, terutama di kalangan generasi muda dan pelaku usaha. Dengan begitu, hilirisasi dapat membuka peluang untuk menciptakan produk baru, membangun merek, memperluas pasar, dan meningkatkan nilai ekonomi.
Workshop tersebut diharapkan menjadi jembatan antara pengetahuan, gagasan bisnis, akses pendanaan, dan peluang pasar sehingga UKMK perkebunan tidak sekadar menjual bahan mentah, tetapi mampu menghasilkan produk bernilai tambah dan berdaya saing.
