“Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat melalui program peremajaan sawit rakyat,” ujar Moeldoko dalam pertemuan tersebut dalam pembicaraan Kerja Sama Ekonomi antara Indonesia - Uni Eropa.
Merujuk data BPDPKS, dari tahun 2016 s.d 31 Agustus 2021 realisasi penyaluran dana PSR sebesar Rp6,23 Triliun dengan Luas lahan 230.472 Ha dengan Pekebun Sebanyak 100.439 Pekebun.
Moeldoko menekankan bahwa PSR dijalankan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap petani kecil di sektor sawit.
“Karena kalau masyarakat tidak memiliki kegiatan kelapa sawit, dikhawatirkan malahan akan mengganggu hutan [untuk mencari pendapatan],” lanjutnya.
Kebijakan PSR akan menjamin kelapa sawit yang lebih berkelanjutan dan berkualitas, dan mengurangi risiko pembukaan lahan baru secara ilegal.
“Program peremajaan yang disubsidi oleh Pemerintah ini pun dikhususkan bagi perkebunan rakyat dengan kepemilikan lahan paling banyak 4 hektar per petani,” urai Moeldoko yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO).
Moeldoko menjelaskan komitmen Indonesia untuk mendukung ekonomi hijau (green economy) dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
“Kita selalu tekankan bagaimana kita bisa memahami keinginan global terhadap keberlangsungan lingkungan hidup, mencapai standar-standar bekerja baik dan aman, serta penghargaan terhadap masyarakat lokal,” kata Moeldoko dalam keterangan tertulis.
Kepala Staf juga menekankan bahwa prinsip ekonomi hijau akan menjadi salah satu prioritas Presidensi G20 Indonesia tahun 2022.
Dubes Uni Eropa Vincent Piket pun mengapresiasi langkah baik Indonesia ini, terutama karena kebijakan pro lingkungan ini sejalan dengan visi Uni Eropa.
