• Sabtu, 19 September 2026
Berita Terbaru

Belum Genap 100 Hari, Kebijakan Sawit Presiden Prabowo Dapat Gangguan

Jakarta, SAWIT INDONESIA – Niat baik Presiden Prabowo Subianto membangun swasembada pangan dan energi berbasis sawit, mendapatkan gangguan dari sejumlah pihak. Padahal dengan kebijakan ini, negara dapat menghemat devisa dan menciptakan lapangan kerja di dalam negeri.

Saat berbicara di Musrenbangnas Kementerian PPN/Bappenas pada akhir Desember 2024, Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyatakan tidak gentar dengan tuduhan deforestasi yang dituduhkan sejumlah negara termasuk Uni Eropa.

Tak perlu takut tuduhan deforestasi, sawit itu juga pohon yang menyerap karbondioksida dan punya daun,” kata Prabowo.

Menurutnya, produk sawit Indonesia sedang mendapatkan gangguan bahkan hambatan masuk ke Eropa. Sementara, kalangan industri di Eropa kebingungan karena kesulitan membeli sawit.

Saat ini (Eropa) bingung waktu mau batasi. Nah, mereka sekarang bingung sendiri. Saya bilang, 'Terima kasih, kita enggak jual ke Anda'. Lalu panik sendiri," urai Prabowo.

Nanti semua industri coklat mereka kacau itu. Bikin coklat itu kan dari kelapa sawit itu. Sebagian dari deterjen, apa itu? Kosmetik. Bingung sendiri mereka. Enggak apa-apa,” tegas Prabowo.

Selain itu, Presiden Prabowo juga menyebutkan akan memperkuat swasembada pangan dan energi salah satunya menjadikan sawit sebagai aset strategis negara. Hal ini sangat penting karena Prabowo berkepentingan memperkuat hilirisasi salah satunya implementasi kebijakan energi terbarukan B40 dan B50.

Dalam sebuah forum diskusi, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menganalisis ada sejumlah pihak yang tidak suka dengan kebijakan Presiden Prabowo termasuk hilirisasi.

"Belum juga 100 hari, sudah banyak gangguan. Memang skalanya kecil, tapi lumayan mengganggu," kata Dasco saat menjadi pembicara kunci dalam diskusi bertajuk Paparan Pembangunan Indonesia 2025: Harapan dan Tantangan di Hotel Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa 7 Januari 2025.

Dikatakan Dasco bahwa adanya gangguan dirasakan dari kepentingan asing yang cukup terganggu dengan kebijakan hilirisasi pemerintah.

"Disini kita sudah lihat bahwa kepentingan asing di sini sangat besar, mereka tampaknya tidak happy apabila hilirisasi berjalan baik," urainya.

Namun, dirinya optimistis bahwa dukungan dan kerja sama semua pihak, kebijakan pro-rakyat yang digagas Presiden Prabowo dapat terlaksana dengan baik, meski menghadapi tantangan baik dari dalam maupun luar negeri.

Karena itulah, Dasco mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung dan mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk kepentingan rakyat.

Artikel Terkait