Petani Rakyat Perlu Dirangkul
Gulat menegaskan bahwa pengembangan sawit tidak hanya menyangkut kepentingan perusahaan. Industri ini juga menyangkut hidup petani dan perekonomian Indonesia secara luas. Karena itu, ia meminta petani sawit rakyat mendapat perhatian lebih.
"Perkebunan sawit berkelanjutan itu adalah masa depan Indonesia. Dan petani sawit harus dirangkul, harus dipapah," tuturnya.
Ia menilai pengembangan perkebunan sawit rakyat selama ini belum punya arah yang jelas. Karena itu, menurut dia, sektor hulu perlu segera dibenahi.
"Kita sudah terlambat membiarkan petani sawit berbudidaya sawit tanpa ada roadmap yang jelas. Maka sudah saatnya kita kembali memperbaiki sektor hulu, perkebunan sawit rakyat," katanya.
Gulat berharap pembenahan itu membuat petani sawit makin berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, perkebunan sawit rakyat punya potensi ekonomi besar yang perlu terus diperkuat.
Berdasarkan Rekomendasi Ombudsman bahwa Badan Sawit Nasional tidak hanya akan menyatukan kebijakan, tetapi juga meningkatkan peran Satgas Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Satgas PKH) ke dalam satu tubuh organisasi. Langkah ini penting, mengingat Satgas PKH memiliki mandat menata lebih dari 3,2 juta hektare lahan yang tumpang tindih dengan kawasan hutan.
Dengan mandat yang lebih kuat, proses penetapan hak, legalisasi, atau pemulihan lahan dapat dilakukan secara satu pintu, mempercepat penyelesaian yang selama ini terhambat oleh perbedaan interpretasi dan birokrasi berlapis. Peran ganda Badan Sawit Nasional—dari penyelesaian konflik lahan hingga penjaminan pasokan hulu untuk energi terbarukan—akan memperkuat seluruh rantai nilai sawit.
















