Jakarta, SAWIT INDONESIA - Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Gulat ME Manurung mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang memberikan arahan kepada Menteri Bappenas untuk mempercepat masuknya komoditas kelapa sawit ke dalam program Proyek Strategis Nasional (PSN).
Dalam episode Sawit Indonesia Podcast yang tayang Senin (12 Januari 2026), Gulat menilai kebijakan tersebut merupakan angin segar bagi petani. Masuknya sawit ke PSN dinilai akan membuka banyak kemudahan, termasuk akses penyelesaian hambatan struktural di sektor hulu.
“Kalau sudah masuk ke sana (PSN) berarti akan banyak kemudahan yang diterima petani sawit. Tapi PSN kalau tidak ada jalur-jalur khusus untuk menyelesaikan masalah, bukan PSN namanya,” ujarnya.
Gulat juga mendorong agar aturan turunan PSN bisa menghapus hambatan administratif bagi petani yang mengikuti program peremajaan sawit rakyat (PSR/Replanting), khususnya terkait perizinan kawasan.
“Kami harap untuk sawit yang ikut replanting tidak lagi mempermasalahkan kawasan hutan dan segala macam, supaya semua bisa ikut,” kata dia.
Gulat menyentil kinerja pemerintah di sektor perkebunan, khususnya dalam penyerapan program replanting, dan menyebut perlunya evaluasi tegas kepada pejabat terkait.
“Coba dari dulu kalau tiga tahun lalu replanting tidak tercapai, copot Dirjen Perkebunan,” katanya.
Gulat turut membandingkan situasi petani sawit pada era Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo. Menurutnya, pemerintahan Jokowi dinilai cukup responsif terhadap dinamika sawit, meskipun pernah menerapkan larangan ekspor yang sempat menjatuhkan harga tandan buah segar (TBS).
“Selama Jokowi memang ‘happy’ sawit ini, meski ada pelarangan ekspor. Itu berdampak harga TBS di bawah Rp1.000. Dalam hitungan dua hari setelah penyampaian aspirasi, dicabut itu larangan,” ujarnya.
Ia menilai komitmen tersebut berlanjut pada pemerintahan Prabowo melalui program Asta Cita, namun transisi kebijakan disebutnya memunculkan “guncangan”, terutama setelah terbitnya Perpres 5/2025.
“Banyak yang kurang happy memang. Saya harap guncangan itu tidak terlalu lama, karena Pak Prabowo berkali-kali bilang tidak akan menyakiti rakyat,” ucapnya.
APKASINDO mencatat harga TBS sepanjang 2025 mengalami kenaikan secara nominal. Namun, kenaikan tersebut dinilai belum signifikan karena biaya produksi ikut meningkat.
“Secara angka ada kenaikan TBS, tapi biaya produksi juga naik—pupuk naik, dll. Sekalipun CPO naik, tapi kenaikan TBS tidak seiring kenaikan CPO,” ujar Gulat.
Ia menambahkan bahwa beban pungutan ekspor maupun BK (Bea Keluar) atas ekspor CPO pada akhirnya mengalir ke hulu dan membebani petani.
Evaluasi Kinerja BPDP
Gulat juga mengingatkan petani untuk tidak “mendewakan” Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), meski lembaga tersebut memiliki kontribusi besar terhadap program mandatory biodiesel.
“Kalau tidak ada pungutan ekspor, tidak ada uang. Tapi kalau tidak ada BPDP, tidak ada beasiswa dan replanting,” katanya.
Namun, ia menyebut capaian program BPDP untuk sawit rakyat masih rendah, terutama untuk replanting dan dana sarana–prasarana (sarpras).
“Apakah replanting sudah berapa persen? Rendah sekali. Sudah dicairkan dana sarpras ke petani sawit, itu baru 1 persen,” ujarnya.
Di sisi lain, Gulat menilai kontribusi BPDPKS terhadap bauran energi sangat signifikan dan berhasil di tingkat nasional.
“Tidak ada yang lebih canggih bauran CPO ke solar fosil selain Indonesia, dan itu berkait BPDP,” tegasnya.
