JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Kehadiran Subholding PTPN, PalmCo diharapkan tidak hanya menjadi salah satu perusahaan pemain sawit nasional tapi juga dunia. Kendati begitu, Plt. Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga menyebut terdapat beberapa pekerjaan rumah yang harus diatasi PalmCo agar bisa menjadi perusahaan sawit terbesar, di antaranya mengubah pola birokrasi, membangun riset tentang sawit dan melepaskan dari intervensi politik.
“Palmco targetnya bagus tapi saya tidak yakin. Karena pola bisnis dengan pola birokrasi beda. Kerja, cara pandang itu lain. Kecuali, pemerintah membuat PalmCo seperti Temasek [BUMN Singapura]. Dia hanya pilih direksi, bebas. [Jika] politik, partai cawe-cawe, repot,” ujar Sahat saat ditemui di Jakarta, Selasa (23/1/2024).
Dia mengungkapkan pola bisnis perusahaan swasta dengan dengan perusahaan pelat merah berbeda. Jika perusahaan swasta, ujar Sahat, mengedapankan capaian, tapi BUMN terjebak pada aturan.
“Konsepnya begini, birokrat yang penting prosedur. Mau bangkrut gak penting yang penting prosedur. Bisnis beda, selamat dulu baru prosedur,” ucap Sahat Sinaga.
Akibat terpaku mengedepankan prosedur itu, lanjut dia, para direksi takut ketika membuat terobosan. Apalagi, saat ada perubahan pada posisi menteri, direksi juga kerap dicopot tanpa mempertimbangkan kinerja.
“Kalau singkat yaudah tidak usah bikin apa-apa. Jadi minimal 10 tahun. Kalau capai target 10, tapi kalau ceroboh diganti. Jadi jangan tiap 5 tahun panas dingin mau diganti. Kan direksi juga butuh belajar,” jelas Sahat.
“Ketika mau diganti saja panas dingin, takut dianggap gagal dan melanggar aturan. Akhirnya kena periksa dia [perkara hukum],” lanjutnya.
Sahat juga menyinggung soal perusahaan BUMN yang kerap dipanggil DPR RI. Padahal, menurutnya pengawasan tersebut cukup pada level Kementerian, bukan direksi.
“Gausah dipanggil-dipanggi DPR, legalitas-kontrol. Gausah begitu. Lihat aja hasil akhirnya,” katanya.
Selanjutnya, Sahat mengusulkan agar PalmCo memperkuat riset dalam bidang produk sawit. Sebab, katanya, masih banyak yang belum tergali dari sawit meski kaya akan manfaat.
“Kita hanya sawit cuma minyak goreng. Padahal itu baru 1978. Menggantikan minyak kelapa yang kopra itu. Jadi kita belagak tahu padahal tidak tahu. Makanya saya bilang perlu riset, nah riset itu berisiko. Coba lihat pemerintah berani gak ambil risiko. Ini diambil swasta, maknya mereka jaya terus,” tutur Sahat.
Sahat yang juga pernah berada dalam jajaran Unilever itu menuturkan, birokrasi pemerintah kerap menghambat jalannya riset, sehingga PalmCo akan sulit bergerak lincah.
“PR-nya juga riset mendalam. Nah itu ketakutan. Karena di pemerintah itu kalau merugikan dipenjaara. Namanya riset bisa sukses bisa gagal, kan?,” ucap Sahat.
Kendati demikian, Sahat berharap kehadiran PalmCo bisa berjalan sesuai harapan. Sebab, dia mengatakan bahwa pemerintah perlu perusahaan yang kuat agar bisa jadi penyeimbang swasta. Sehingga, saat dibutuhkan, PalmCo bisa membuat stabilisasi untuk kebutuhan pangan yang merupakan hajat hidup orang banyak.
“Kalau salah satu lemah, lihat 2022 chaos soal minyak goreng. Sampai Menteri Lutfi bilang, perusahaan lebih kuat dari negara. Sejak zaman Pak Menteri Pak Sugiarto, zaman SBY. Saya udah beritahu, pemerintah harus punya komando, jangan diserahkan semuanya ke swasta semua. Pemerintah harus punya counter value power,” tegas Sahat.
Penulis: Indra Gunawan
