Yogyakarta, SAWIT INDONESIA - Asosiasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Perkebunan (ALPENBUN) ingin memastikan proses pembelajaran di perguruan tinggi sawit sebagai mitra BPDP sesuai dengan kurikulum sawit sebagai pedoman. Hal ini akan berdampak pada serapan lulusan di industri sawit.
Hal tersebut disampaikan Ketua ALPENBUN, Dr. Sri Gunawan, SP, MP, IPU, pada Sabtu lalu, usai kegiatan ‘Workshop Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi Sawit Berbasis SKKNI’, di Yogyakarta.
Diungkapkan Dr. Sri Gunawan, sebagai langkah awal yakni memastikan kurikulum (sawit) yang digunakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri sawit. Sehingga lulusannya bisa link and match dengan industri sawit.
“Tahun lalu, kami bersama 23 kampus mitra BPDP sudah mengadakan kegiatan untuk menyamakan persepsi terkait dengan kurikulum sawit. Karena ada penambahan kampus, saat ini ada 41 kampus, maka perlu ada langkah atau upaya serius yakni memastikan (kembali) kurikulum yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan industri sawit. Tidak hanya berhenti pada kurikulumnya saja, melainkan harus sampai pada rencana pembelajaran semester,” ungkapnya.
“Bagaimana cara mengeceknya, harus dilihat dari proses pembelajarannya, apakah sudah sesuai dengan kurikulum yang diajukan ke BPDP. Untuk memastikan itu maka perlu ada kontrol baik dari BPDP maupun dari stakeholders terkait,” sambung Direktur AKPY ‘STIPER’ (kampus pendidikan vokasi sawit).
Sesuai surat yang diterbitkan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Nomor Peng-3/DPKS/2025, tentang Pengumuman Lolos Seleksi Lembaga Penyelenggara Program Pendidikan Pengembangan SDM Perkebunan Kelapa Sawit 2025. Lembaga ini mengumumkan 41 lembaga pendidikan (red-perguruan tinggi) secara resmi dapat menyelenggarakan pendidikan Beasiswa SDM Sawit 2025.
Program tersebut merupakan progam pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan Kelapa Sawit (SDM PKS) dari BPDP, bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjen Perkebunan) – Kementerian Pertanian. Pada 2025, ada 94 program studi (jenjang Diploma 1 – 4 dan strata 1) yang diselenggarakan di 41 perguruan tinggi (red-kampus) yang tersebar di Indonesia.
Lebih lanjut, Dr. Sri Gunawan mengatakan sesuai dengan proposal pengajuan mestinya perguruan tinggi mitra BPDP memiliki kurikulum sawit. Namun, pada perjalannya muncul kekawatiran (hasil evaluasi) terkait kurikulum dari perguruan tinggi sawit (mitra BPDP), pada proses pembelajaran masih kurang atau tidak sesuai dengan kurikulum sawit.
“Maka, melalui kegiatan ‘Workshop Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi Sawit Berbasis SKKNI’, sebagai langkah awal untuk memastikan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan industri sawit. Dalam kata lain, kurikulum harus link and match dengan industri sawit,” katanya.
“Kalau harus menunggu hingga lulus akan memakan waktu lama, sudah nunggu lama (3 – 4 tahun), alumninya tidak paham dengan sawit. Untuk itu perlu ada langkah nyata, memastikan kembali proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum sawit, maka perwakilan dari masing-masing perguruan tinggi dikumpulkan untuk menyamakan kurikulum (sawit) berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKNNI),” imbuh Dr. Sri Gunawan.
Pada kegiatan workshop, masing-masing perwakilan mendapatkan masukkan dari pakar (perwakilan perusahaan sawit) dan akademisi, untuk merumuskan kembali kurikulum hingga rumusan pembelajaran semester. Sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan Beasiswa SDM Sawit, dalam rangka mendukung industri sawit berkelanjutan.
