BOVEN DIGOEL, SAWIT INDONESIA — PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) menggencarkan langkah awal pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) di Papua Selatan. Melalui sosialisasi yang digelar di Kampung Anggai, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel, badan usaha di bawah Danantara Indonesia ini membuka ruang dialog terbuka bersama unsur pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat setempat.
Direktur Utama Agrinas Palma, Mohammad Abdul Ghani, menegaskan bahwa pembangunan perkebunan kelapa sawit terpadu di wilayah ini tidak diposisikan semata sebagai proyek pemerintah atau korporasi, melainkan diletakkan dalam kerangka kemitraan yang erat dengan masyarakat lokal.
“Sosialisasi ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk memastikan masyarakat Kampung Anggai memahami secara utuh rencana pengembangan KSPEAN sejak tahap awal. Proses pengembangan program perlu dilakukan secara terbuka dengan menghormati adat dan hak masyarakat,” ujar Ghani.
Dalam kegiatan tersebut, warga diberikan pemahaman mendalam mengenai tahapan proyek, rencana manfaat, serta mekanisme penyampaian aspirasi maupun keberatan. Agrinas Palma juga menempatkan masukan, kritik, dan harapan warga sebagai bahan pertimbangan krusial dalam menentukan langkah operasional selanjutnya.
Pelibatan masyarakat dalam ekosistem KSPEAN diarahkan pada tiga pilar utama: penguatan penghidupan berkelanjutan, dukungan terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta perlindungan lingkungan hidup. Berbagai bentuk pemberdayaan yang disiapkan mencakup pelestarian budaya, penguatan ketahanan pangan lokal, kemitraan Plasma Sawit Rakyat, hingga pencegahan kebakaran hutan dan lahan bersama masyarakat melalui program GARDA API APN.
KSPEAN sendiri ditetapkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 yang mencakup wilayah Kabupaten Merauke, Mappi, Asmat, dan Boven Digoel. Sebagai bagian dari prosedur operasional bakunya, Agrinas Palma berkomitmen mengedepankan kajian sosial dan lingkungan, termasuk merujuk pada Nilai Konservasi Tinggi (NKT), Stok Karbon Tinggi (SKT), serta penerapan prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA/FPIC).
Selain itu, seluruh rangkaian pengembangan dipastikan akan mematuhi regulasi hukum dan lingkungan yang berlaku, seperti Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), perizinan usaha, Hak Guna Usaha (HGU), serta Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Melalui pendekatan yang selaras antara kepentingan ekonomi nasional, kelestarian lingkungan, dan hak-hak masyarakat adat, kehadiran Agrinas Palma diharapkan mampu mendongkrak kapasitas produksi nasional sekaligus mendongkrak kesejahteraan masyarakat Papua Selatan.
Sumber: agrinaspalma.co.id
