SAWIT INDONESIA - Menghadapi musim kemarau yang rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengajak seluruh pemangku kepentingan di industri sawit untuk memperkuat kolaborasi dalam upaya pencegahan.
Sekretaris Jenderal Gapki, M. Hadi Sugeng, menegaskan bahwa penanganan karhutla bukanlah tanggung jawab satu pihak saja. Kerja sama lintas sektor menjadi kunci untuk mencegah meluasnya kebakaran di kawasan rentan.
“Meski belum semua perusahaan sawit tergabung dalam Gapki, kami tetap mengajak seluruh pelaku industri untuk bersinergi dalam mencegah karhutla,” ujar Hadi dalam pernyataan resmi, Rabu (14/5/2025).
Hingga saat ini, sebanyak 752 perusahaan anggota Gapki telah menerapkan standar dalam pencegahan dan penanganan karhutla. Pendekatan yang digunakan bersifat kolaboratif berbasis lanskap, melibatkan perusahaan, instansi pemerintah, serta komunitas seperti Masyarakat Peduli Api (MPA).
Upaya yang dilakukan tak hanya berupa sosialisasi, namun juga mencakup pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja, penggunaan teknologi seperti drone dengan jangkauan lebih dari 30 kilometer, modifikasi cuaca, hingga penyiapan sarana dan prasarana yang sesuai standar.
“Perusahaan anggota kami telah dilengkapi dengan perlengkapan yang memadai, dalam kondisi siap pakai, dan rutin dirawat. Selain itu, mereka juga patuh terhadap seluruh regulasi yang berlaku,” tambah Hadi.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Hanif Faisol Nurofiq, mengingatkan seluruh perusahaan sawit untuk patuh terhadap aturan kesiapsiagaan karhutla yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
“Bila perusahaan tidak melengkapi standar kesiapsiagaan karhutla, pemerintah tak segan menerbitkan sanksi administratif berupa paksaan. Ini adalah regulasi yang wajib dipatuhi,” tegas Hanif.
Ia menyoroti Provinsi Riau sebagai wilayah yang perlu diwaspadai secara khusus. Dengan luas lahan sawit mencapai 4 juta hektare—setara dengan separuh wilayah provinsi—Riau menjadi prioritas dalam pengawasan karhutla nasional.
Data Kementerian LHK per April 2025 mencatat bahwa Riau menjadi provinsi dengan indikasi karhutla terluas di Indonesia, mencapai sekitar 600 hektare. Meski secara angka tampak kecil, namun skala ini menempatkan Riau di posisi tertinggi secara nasional.
“Kalau pengelolaan lahan seluas empat juta hektare ini bisa dilakukan dengan baik dan rapi, saya yakin potensi karhutla di Riau bisa ditekan secara signifikan,” ujar Hanif.
Ia pun kembali menyerukan pentingnya sinergi seluruh pihak, dari pemerintah hingga sektor swasta, untuk bersama-sama menghadapi ancaman karhutla yang masih menjadi tantangan tahunan.
Sumber: gapki.id
