Hubungan dagang sawit antara Indonesia dan India tengah memasuki babak baru. Di tengah dinamika harga global, kebijakan domestik, dan tuntutan keberlanjutan, para pemangku kepentingan menegaskan perlunya strategi yang lebih komprehensif.
Dalam webinar bertajuk “Palm Oil as a Strategic Corridor: Strengthening Indonesia–India Economic and Trade Cooperation” yang digelar INDEF pada Senin (22/9/2025), sejumlah ekonom dan pelaku industri sepakat bahwa kerja sama kedua negara harus “melampaui jual-beli” semata.
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Fadhil Hasan, menyoroti lima isu utama yang perlu menjadi perhatian dalam menjaga stabilitas perdagangan sawit antara Indonesia dan India.
Isu pertama, kata Fadhil, adalah penurunan signifikan impor sawit India sejak 2024. Sepanjang Januari–Juni 2025, volume impor tercatat turun sekitar 28 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. “India dikenal sebagai pasar yang sangat sensitif terhadap harga. Begitu harga sawit lebih tinggi atau setara dengan minyak nabati lain, mereka langsung beralih ke kedelai,” jelasnya.
Isu kedua berkaitan dengan kebijakan mandatori biodiesel di Indonesia. Implementasi B40 membuat konsumsi domestik sawit meningkat signifikan, sehingga ketersediaan pasokan ekspor menjadi terbatas. “Kita belum tahu, apakah 2026 nanti B40 akan naik ke B50 atau justru turun. Ini berpengaruh besar terhadap keputusan impor India,” ujarnya.
Fadhil juga mencatat bahwa India tengah menargetkan swasembada minyak nabati pada 2040. Program ini mencakup peningkatan produksi sawit domestik, termasuk pembukaan perkebunan di beberapa negara bagian. Namun, langkah tersebut dinilainya bukan ancaman, melainkan peluang kerja sama.
“Mereka butuh benih sawit berkualitas dan teknologi budidaya. Indonesia punya kapasitas besar untuk itu. Jadi tidak perlu melihatnya semata sebagai persaingan,” tegasnya.
Isu ketiga dan keempat yang diangkat Fadhil ialah ketidakpastian kebijakan tarif India serta persepsi negatif terhadap sawit di kalangan masyarakat. “Ketika tarif sering berubah, eksportir sulit membuat perencanaan. Karena itu, policy dialogue harus diperkuat,” ujarnya.
Sementara itu, persepsi bahwa sawit inferior dibanding minyak nabati lain dinilai masih kuat.
“Padahal dari sisi kesehatan, sawit memiliki kandungan gizi yang baik dan stabilitas minyak tinggi. Ini perlu diluruskan lewat edukasi publik,” tambahnya.
Isu terakhir adalah pergeseran preferensi India terhadap produk berkelanjutan. Jika dulu harga menjadi faktor utama, kini konsumen India mulai memperhatikan aspek sustainability. “Ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam pengurangan emisi. Jadi arah kebijakan kedua negara bisa saling menguatkan,” ujar Fadhil.
Ia menegaskan, hubungan dagang sawit Indonesia–India perlu diperluas hingga mencakup riset bersama, investasi, promosi, dan penguatan standar keberlanjutan. “Kalau kebijakan tarif tidak konsisten, yang rugi bukan hanya kita, tapi juga masyarakat India karena berpotensi memicu inflasi,” ungkapnya.
Pandangan senada disampaikan Wijayanto, Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kementerian Perdagangan. Ia menegaskan bahwa India masih menjadi pasar strategis utama bagi sawit Indonesia, meskipun ada gejolak harga global.
“Dalam lima tahun terakhir (2020–2024), impor sawit India dari Indonesia tetap tumbuh 0,6 persen, sementara ekspor sawit dunia justru turun 12,2 persen,” paparnya.
India kini menyerap sekitar 20 persen ekspor sawit global, dan Indonesia memasok setengah dari total kebutuhan sawit mereka. Permintaan di sektor energi dan turunan sawit, seperti biofuel dan fatty alcohol, juga meningkat 14,51 persen pada 2024.
(Selengkapnya dapat dibaca di Majalah SAWIT INDONESIA, Edisi 168)
