JAKARTA, SAWIT INDONESIA - Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) mengusulkan pendirian badan atau lembaga khusus yang mengurusi sektor perkelapasawitan dari hulu sampai hilir. Badan ini menjadi sangat penting agar dapat memperkuat tata kelola industri sawit nasional.
Usulan ini disampaikan Sahat Sinaga, Plt. Ketua Umum DMSI, saat menjadi pembicara Special Dialogue dengan tema “Menggapai Sawit Tetap Jadi Andalan Indonesia Saat Dunia Tidak Ada Kepastian”, yang diadakan CNBC Indonesia bekerjasama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), Senin (26 Juni 2023).
Usulan pendirian badan atau lembaga khusus sawit, disampaikan Sahat Sinaga Plt Ketua DMSI. Hal itu, didasari karena adanya historis dari komoditas karet Indonesia yang saat ini sudah kalah dengan karet sintetis. Dengan demikian, apa yang terjadi karet Indonesia terpuruk. Hal itu, jangan sampai terjadi pada bisnis sawit di Indonesia.
“Badan atau lembaga khusus yang mengurus bisnis sawit dan bertindak sebagai regulator bisnis sawit di Indonesia, sangat perlu. Dalam arti untuk menjalankan bisnis sawit," ujarnya.
“Kenapa perlu badan atau lembaga khusus yang menangani bisnis sawit supaya conflict of interest dan ego sektoral bisa diminimalisir,” imbuh Sahat yang sudah berkecimpung 50 tahun lamanya di industri kelapa sawit.
Sahat menjelaskan, sawit harus direposisi menjadi lebih tinggi. Karena itu, produk sawit tidak hanya dijadikan minyak goreng, karena nutrisi tinggi yang ada pada minyak sawit terbuang. Maka, saya mengusulkan fraksi terberatnya untuk minyak goreng, dan fraksi ringannya menjadi suplemen. Karena jangan lupa angka stunting di Indonesia cukup tinggi.
Selain itu, pemerintah melalui Menko Marves dan Kemaritiman, Luhut Panjaitan pernah menargetkan produksi sawit mencapai 100 juta di tahun masa keemasan Indonesia pada 2045. Disinilah perlunya badan khusus sawit, kata Sahat, sebagai regulator untuk mendukung capaian target tersebut. Karena sekarang ini, produktivitas sawit rerata 3,5 ton per ha per tahun padahal angka ini dapat ditingkatkan menjadi 6,5 ton per ha per tahun dengan luas kebun 16,38 juta ha saat ini.
"Tidak ada yang memikirkan untuk menuju target tersebut. Makanya, butuh badan khusus agar target dapat tercapai dan jelas," urai Sahat.
Dalam konteks sawit, dikatakan Sahat, riset harus difokuskan dan dikelola oleh badan atau lembaga sawit. Sementara, BPDPKS menjadi bagian dari badan atau lembaga tersebut supaya sawit Indonesia lebih berkembang dan maju.
Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Musdalifah Mahmud mengapresiasi usulan pembentukan badan khusus sawit untuk mendorong keberlanjutan sawit ke depan.
"Silakan dapat diajukan melalui usulan yang komprehensif. Apalagi akan dibentuk kabinet baru (setelah pemilu 2024). Silakan usulkan silakan supaya dapat menjaga keberlanjutan sawit di Indonesia," ujar Musdalifah.
Eddy Martono, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menjelaskan bahwa persoalan yang dihadapi industri sawit tidak dapat dibebankan kepada pelaku usaha. Makanya, kehadiran badan khusus sawit ini dapat mengurai dan menyelesaikan tumpang tindih kebijakan sawit.
Eddy Abdurrachman, Direktur Utama BPDPKS, menyatakan pembentukan Badan Komoditas sawit telah dimulai dengan adanya pendirian BLU pengelola dana sawit, namun masih diperlukan banyak perbaikan industri kelapa sawit antara lain: Perbaikan tata Kelola perkebunan kelapa sawit rakyat berpotensi meningkatkan produktivitas hasil usaha perkebunan sawit nasional menjadi 5 ton/ha.
Selanjutnya, dikatakan Eddy bahwa dengan pertumbuhan rata-rata penduduk Indonesia sebesar 2% per tahun, membuka potensi pasar domestik kelapa sawit lebih besar salah satunya perluasan pasar energi ke sektor gasoline
Porsi produksi sawit nasional yang lebih banyak terserap ke pasar domestik (67% dari total produksi) memberikan bargaining power yang lebih besar bagi Indonesia sebagai price setter global palm oil trading.
