Brussels, SAWIT INDONESIA - Uni Eropa sedang mempertimbangkan penundaan European Union Deforestation Regulation (EUDR) untuk kedua kalinya. Penundaan ini atas dasar pertimbangan kesiapan sistem teknologi informasi yang dibutuhkan untuk mendukung undang-undang tersebut.
Pernyataan ini disampaikan Komisioner Lingkungan Uni Eropa Jessika Roswall Selasa (23 September 2025) kepada Antonio Decaro, Ketua Komite Lingkungan, Iklim, dan Keamanan Pangan Uni Eropa dan Presidensi Denmark, tentang niatnya untuk menunda aturan tersebut selama satu tahun.
"Kami memiliki kekhawatiran mengenai sistem TI, mengingat banyaknya informasi yang kami masukkan ke dalam sistem. Itu juga akan memberikan kami waktu untuk mempertimbangkan berbagai risiko," ujarnya dalam surat.
Roswall mengatakan penundaan itu diperlukan untuk mengatasi kekhawatiran tentang kesiapan sistem teknologi informasi yang dibutuhkan untuk mendukung undang-undang tersebut. Penundaan tersebut tidak terkait dengan kekhawatiran AS tentang kebijakan tersebut.
Dalam suratnya, Roswall sedang menyebutkan Komisi sedang mempertimbangkan penundaan pemberlakuan EUDR, yang saat ini diperkirakan akan jatuh pada 30 Desember 2025, selama satu tahun. Penundaan ini dilakukan untuk menghindari ketidakpastian bagi otoritas dan kesulitan operasional bagi para pemangku kepentingan di Uni Eropa dan negara-negara ketiga, serta untuk memberikan waktu bagi upaya perbaikan atas risiko-risiko yang teridentifikasi.
Undang-undang deforestasi Uni Eropa akan mulai berlaku pada tanggal 30 Desember, dan akan mengharuskan operator yang menjual barang-barang termasuk kedelai, daging sapi, dan minyak sawit ke pasar Uni Eropa untuk memberikan bukti bahwa produk mereka tidak menyebabkan deforestasi.
Sebagai bagian dari kesepakatan dagangnya dengan Presiden Donald Trump, Uni Eropa berkomitmen untuk berupaya mengatasi kekhawatiran produsen AS atas peraturan tersebut. Industri kertas dan pulp AS sebelumnya telah menuntut agar produk-produk Amerika dikecualikan dari aturan tersebut.
Negara-negara Uni Eropa, termasuk Polandia dan Austria, menyatakan bahwa produsen Eropa tidak dapat mematuhi aturan ketertelusurannya.
Dalam surat kepada ketua komite lingkungan Parlemen Eropa, yang dilihat oleh Reuters, Roswall mengatakan bahwa Komisi khawatir sistem TI berisiko "melambat ke tingkat yang tidak dapat diterima" yang dapat mengganggu perdagangan.
