Jakarta, SAWIT INDONESIA - Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian menyebut rendahnya capaian Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dipicu keengganan petani melakukan replanting saat harga tandan buah segar (TBS) tinggi.
Hal itu disampaikan Ketua Bidang Budidaya Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, Togu Rudian Saragih, dalam PYC Talks Vol. 1 Tahun 2026 bertajuk Diseminasi Studi: Analisis Rantai Pasok Biodiesel di Jakarta, Selasa (24/2/2026).
“Harga TBS yang tinggi membuat petani menunda replanting karena masih menikmati hasil panen, meski umur tanaman sudah saatnya diremajakan,” ujar Togu.
Pernyataan itu dibantah Ketua Umum DPP APKASINDO, Gulat Medali Emas Manurung. Ia menilai rendahnya partisipasi PSR bukan semata karena harga TBS.
“Kami tidak setuju jika petani dianggap enggan PSR karena harga mahal. Masalahnya ada pada syarat yang rumit dan berbelit,” tegas Gulat.
Berdasarkan kajian APKASINDO, 78% petani gagal ikut PSR akibat persyaratan administratif yang kompleks. Dari 22% yang hampir lolos, hanya 7–11% yang benar-benar berhasil.
Hambatan juga muncul dalam proses verifikasi kemajuan pekerjaan oleh PT Sucofindo yang ditunjuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Proses pencairan dana bisa memakan waktu 1–2 bulan. Selain itu, aplikasi SMART PSR kerap mengalami gangguan.
“Kalau begini terus, petani bisa kapok ikut PSR,” ujarnya.
Ia meminta Ditjenbun dan BPDPKS mengevaluasi capaian PSR yang sejak 2017 hanya berkisar 18–38% dari target, alih-alih menyalahkan petani.
Menurut Gulat, PSR menjadi satu-satunya cara meningkatkan produktivitas kebun rakyat guna mendukung program biodiesel Presiden Prabowo Subianto. Dengan PSR, produktivitas bisa naik menjadi 2,5–4,5 ton TBS per hektare per bulan, dengan potensi produksi 5–7 ton CPO per tahun.
Sebaliknya, kebun yang belum diremajakan rata-rata hanya menghasilkan 400–800 kg TBS per hektare per bulan, dengan produksi CPO di bawah 2 ton per tahun.
Gulat menegaskan dana PSR berasal dari pungutan ekspor (levy), bukan APBN. Pada Februari, levy sebesar USD91,84 per metrik ton CPO berdampak pada penurunan harga TBS sekitar Rp310/kg.
“Dana ini gotong royong petani dan pelaku usaha. Seharusnya persyaratan dipermudah,” katanya.
APKASINDO juga menilai terlalu banyak kementerian/lembaga terlibat dalam tata kelola sawit sehingga koordinasi tidak efektif. Sebagai solusi, mereka mengusulkan pembentukan Badan Otoritas Sawit Indonesia (BoSI) agar kebijakan terintegrasi.
“Kami ingin mendukung kemandirian energi melalui biodiesel. Tapi jika tata kelolanya seperti ini, petani tidak berdaya sebagai bagian dari rantai pasok,” tandas Gulat.
