Percepatan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) petani sawit menjadi perhatian pemerintah dan pemangku kepentingan industri sawit. Walaupun banyak kendala, petani menjadi bagian penting dari rantai pasok sawit berkelanjutan. Dalam forum diskusi sawit di penghujung Mei 2023, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (PPHP) di Direk torat Jenderal Perkebunan, Kemen tan, Prayudi Syamsuri menguraikan rendahnya tingkat sertifikasi ISPO bagi pekebun swadaya yang mem butuhkan strategi percepatan. Salah satu tantangan dalam legalitas lahan sawit rakyat adalah adanya indikasi izin sawit dan tutupan sawit yang berada di kawasan hutan.
Persoalan lain adalah terdapat banyak konflik dan klaim tenurial dari masyarakat adat dan lokal terkait perkebunan sawit. Isu lain yang men jadi tantangan berat adalah aturan dagang di Uni Eropa mensyaratkan bebas deforestasi.
Prayudi menjelaskan bahwa Uni Eropa, sebagai salah satu importir minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO) dari Indonesia, telah member lakukan berbagai aturan ketat terkait deforestasi. Karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret agar CPO Indonesia tidak terkena aturan terse but.
Jadi, empat hal yang harus dila kukan untuk memenuhi aturan Uni Eropa. Pertama, perlu ada dorongan penyelesaian legalitas petani. Kedua, petani harus mendapatkan dukungan fasilitas dan mendapatkan percepa tan dalam proses sertifi kasi ISPO. Ketiga, perlu ada upaya penyelesaian konflik dalam izin perkebunan sawit. Terakhir, pengakuan hak masyarakat adat harus dipercepat.
Solidaridad, melalui proyek Reclaim Sustainabil ity Palm Oil, bekerja sama dengan GPPI dan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Direktorat Jenderal Perkebunan, telah merealisasikan program advokasi dan pendampin gan ISPO bagi petani sawit swadaya melalui Resource Center Oil Palm Smallholder (ReCops).
ReCops adalah pusat sumber daya atau platform yang menye diakan informasi, bantuan, dan dukungan khusus bagi petani kelapa sawit swadaya. Tujuannya adalah memberdayakan dan membantu petani kelapa sawit swadaya dalam praktik yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, meningkatkan penghidupan mereka, serta mempro mosikan keberlanjutan sosial dan lingkungan dalam industri kelapa sawit.
“Saya berterima kasih pada Kementerian Pertanian melalui ker jasama dengan Gabungan Perusa haan Perkebunan Indonesia (GPPI), Pemerintah Indonesia, yang telah memperbolehkan kami untuk memi liki ReCops di area gedung Kemen terian. Ini akan memudahkan kami dalam berkoordinasi dengan pemerin tah dan bekerja secara efisien untuk mendukung petani kelapa sawit swadaya di Indonesia agar dapat mencapai kesejahteraan, inklusivi tas, dan memiliki kemampuan untuk melawan perubahan iklim,” kata Dr. Shatadru Chattopadhayay, Manag ing Director, Solidaridad Asia saat peresmian Sekretariat ReCops pada Juli 2022.
Shatadru Chattopadhayay menjelaskan bahwa Pusat Sumber Daya ini akan meluncurkan teknologi digital seperti Soli-Trace, dan menawarkan akses inklusif terhadap pengetahuan dan informasi bagi para petani swadaya agar dapat berkontri busi dalam transparansi rantai pasok.
Hal senada disampaikan oleh Dr. Ir. Delima Hasri Azahari selaku Ketua Umum GPPI bahwa saat ini, ReCOPS telah berperan aktif dalam upaya percepatan sertifikasi ISPO melalui kegiatan pendampingan kepada petani sawit swadaya, menyediakan informasi yang dapat diakses, mengadakan kegiatan workshop dan FGD, serta berbagai pertemuan dan kerjasama dengan berbagai asosiasi, lembaga dan pemerintah terkait regulasi ISPO.
Pada semester pertama dan kedua tahun 2022, ReCOPS telah berhasil menyelenggarakan kegiatan yang bertujuan untukturut mendo rong percepatan sertifikasi ISPO petani sawit swadaya antara lain :
1. Evaluasi Tahunan Ilmiah Kinerja Agribisnis Perkebunan, “Kes iapan Petani Sawit Swadaya dalam Implementasi Mandatori Perkebunan Kelapa Sawit In donesia Berkelanjutan (ISPO)”. 21 Desember 2022, Di Jakarta Conventional Center, Jakarta. Dalam FGD ini dapat dirumus kan sejauhmana kinerja perke bunan khususnya perkebunan sawit telah berkembang men jadi lebh baik, dan rekomendasi apa untuk selanjutnya yang dapat meningkatkan potensi perkebunan sawit petani swa daya.
2. Focus Group Discussion Dukungan Recops Dalam Penyebarluasan Informasi Dan Percepatan Sertifikasi Ispo Bagi Pekebun Sawit Swadaya, 24 Mei 2023, di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta. Yang ingin diperoleh Dalam FGD ini adalah rumusan siapa mengerjakan apa sebagai kolaborasi aksi untuk percepatan sertifikasi ISPO dari setiap stakeholder sawit. Selanjutnya dapat dirumuskan apa peranan pemerintah, bagaimana per anan BPDPKS, Asosiasi dan Industr mengerjakan apa, apa peranan Lembaga Sertifikasi, dan bagaimana masyarakat sipil telah berperan.
3. Focus Group Discussion (FGD) “Inisiasi Road MAP percepatan Sertifikasi ISPO Petani Sawit Swadaya, akan dilaksanakan pada bulan Oktober ini.
4. Recops juga selalu hadir berpar tisipasi dalam hari perkebunan expo tahuan 2022 dan perkebunan expo 2023.
Saat ini ReCOPS telah memiliki 120 kelompok tani dan koperasi yang telah siap dan layak secara doku men dan persyaratan untuk diproses mendapatakan sertifikasi ISPO. Ke lompok petani ini tersebar di Kabu paten Landak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Sekadau provinsi Kalimantan Barat.
Saat berkunjung ke Sanggau pada Februari 2023, Bupati Sang gau Paolus Hadi mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sanggau telah melaksanakan program ber sama Solidaridad sejak tahun 2019 dengan tujuan untuk keberlangsun gan petani kelapa sawit di Kabu paten Sanggau dan berharap dengan adanya program bersama Solidaridad kedepannya petani kelapa sawit khu susnya petani kelapa sawit swadaya dapat memperoleh sertifikat Indo nesia Sustainable Palm Oil (ISPO) yang merupakan pengelolaan kebun kelapa sawit yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.