Jakarta, SAWIT INDONESIA - Solidaridad Indonesia bersama Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Tanaman Sawit dan Aneka Palma (DIRAT SALMA) serta Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menggelar Lokakarya Nasional Percepatan Sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi petani sawit swadaya.
Forum ini diharapkan menjadi wadah berkelanjutan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan, komitmen pendanaan ISPO, serta mendorong percepatan penerapan sertifikasi dan registrasi Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) di tingkat nasional. Lokakarya ini juga menyoroti pentingnya regulasi turunan, khususnya terkait program sarana dan prasarana (sarpras) BPDP.
Direktur Tanaman Sawit dan Aneka Palma Kementan, Ir. Baginda Siagian, M.Si., menegaskan akselerasi sertifikasi ISPO menjadi salah satu prioritas pemerintah.
“Kami menyadari banyaknya tantangan teknis, kapasitas, dan pemahaman di lapangan. Karena itu, kami siap berkolaborasi dengan kementerian daerah, mitra pembangunan, dan berbagai lembaga untuk mencari solusi bersama,” ujarnya di Jakarta, Kamis (24 Juli 2025).
Saat ini, tingkat sertifikasi petani sawit swadaya masih rendah, baru sekitar 5,3% dari total petani sawit. Kondisi ini menjadi tantangan besar untuk mencapai target sertifikasi ISPO pada 2029 sesuai amanat Perpres No. 16/2025.
Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, Normansyah Hidayat Syahruddin, M.Eng.Sc., Ph.D., optimistis forum ini dapat menghasilkan langkah konkret. “Melalui kolaborasi multi-pihak, kita bisa mewujudkan penyaluran pendanaan BPDP yang lebih sederhana, transparan, dan aplikatif, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani sawit swadaya dan daya saing sawit Indonesia di pasar global,” ungkapnya.
Yeni Fitriyanti, Country Manager Solidaridad Indonesia, menambahkan bahwa inisiatif ini merupakan kelanjutan dari serangkaian bimbingan teknis di Kalimantan Barat, Tengah, dan Timur.
“Lokakarya ini menjadi momentum merumuskan solusi terbaik agar praktik keberlanjutan di industri sawit benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani swadaya secara berkelanjutan,” ujarnya.
Lokakarya ini juga akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan regulasi turunan Perpres No. 16/2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.
