Pekanbaru, SAWIT INDONESIA – Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Dr. Rino Afrino menegaskan, Indonesia tidak perlu menunggu hingga 2045 untuk mencapai target produksi minyak sawit mentah (CPO) sebesar 100 juta ton, asalkan masalah produktivitas, tata kelola, dan kelembagaan diselesaikan secara terpadu.
Pernyataan itu ia sampaikan pada seminar sesi II bertajuk “Mampukah Produksi Sawit 100 Juta Ton Tercapai pada 2045?” dalam rangkaian Sawit Indonesia Expo and Conference (SIEXPO) 2025 di SKA Co-Ex Pekanbaru, Kamis (7 Agustus 2025).
“Saya keliling dari Aceh sampai Papua, ketemu petani sawit. Banyak yang sudah menghadapi umur tanaman tua, produktivitas rendah, dan tantangan lahan gambut. Di Riau saja, 60 persen lahannya gambut, bahkan ada kebun berusia 40 tahun,” ujar Rino.
Ia menyoroti rendahnya produktivitas akibat penggunaan bibit tidak unggul. Menurutnya, meski pemupukan dilakukan maksimal, kebun dengan bibit inferior sulit mencapai produktivitas lebih dari 1 ton per hektare. Data Apkasindo menunjukkan, rata-rata produksi banyak petani masih di bawah 1 ton TBS per hektare per bulan.
Namun, program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) terbukti mampu melipatgandakan hasil. “Kebun yang menerima dana PSR dari BPDP, produktivitasnya bisa naik sampai lima kali lipat, rendemen CPO juga meningkat. Bahkan dari umur 26 bulan sudah mulai berbuah, dan dalam empat tahun bisa menghasilkan hingga Rp4 miliar,” jelasnya.
Karena itu, APKASINDO mendorong agar PSR dijadikan Proyek Strategis Nasional (PSN) agar lebih mudah diakses. Saat ini, proses verifikasi penerima PSR dinilai terlalu rumit, ditambah masalah lahan yang masuk kawasan hutan.
Rino juga mengingatkan agar kebijakan penertiban lahan sawit dalam kawasan hutan tidak merusak perekonomian petani. “UU Cipta Kerja sudah memberikan solusi agar lahan yang terlanjur ditanami bisa ditata, bukan dihancurkan. Sawit juga menyerap karbon,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menilai perlu adanya Badan Otoritas Sawit Nasional (BOSN) untuk menyatukan tata kelola perizinan, diplomasi, riset, hingga penentuan harga sawit. “Saat ini ada 37 kementerian/lembaga mengurus sawit, ini tidak efisien. Kalau satu badan ini ada, produktivitas 80 juta ton bisa dicapai sebelum 2030, dan target 100 juta ton tercapai jauh sebelum 2045,” ujarnya.
Menurut Rino, dengan data terintegrasi dan pendampingan intensif, petani bisa meningkatkan produktivitas secara signifikan.
“Pasar dunia butuh sawit kita, termasuk Eropa. Bungkil sawit bahkan jadi pakan ternak utama di sana. Tinggal kita fokus dan bergerak bersama,” pungkasnya.
