Jakarta, SAWIT INDONESIA - Industri sawit kembali menjadi perbincangan terkait isu lingkungan, banjir bandang hingga deforestasi global. Namun menurut Ekonom Pertanian Prof Bustanul Arifin, banyak tudingan yang dialamatkan ke sawit tidak didukung fakta teknis maupun data lapangan.
Dalam Seminar Nasional bertema “Menakar Industri Sawit dari Aspek Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan” yang digelar Kamis (22 Januari 2026), Bustanul menegaskan bahwa selama ini sawit terlalu sering dijadikan kambing hitam atas berbagai persoalan lingkungan.
“Mana ada sawit di atas 400 meter? Enggak ada,” ujarnya. “Kalau banjir bandang, itu bukan dari sawit. Pastinya dari HPH dan tambang.”
Bustanul menjelaskan secara ilmiah bahwa sawit adalah tanaman dataran rendah. Itu berarti banyak lokasi bencana yang berada di area hulu atau elevasi tinggi tidak sesuai dengan tipikal areal sawit.
Menurut Bustanul, perdebatan publik soal sawit kerap dipengaruhi narasi yang dibangun tanpa melihat fakta agronomi maupun distribusi geografis tanaman.
“Kalau sudah 400 meter ke atas, enggak ada sawit. Jadi kalau ada isu banjir bandang dari sawit, harus dicek ulang,” ujarnya.
Tekanan Global dan Kampanye Negatif
Bustanul menilai kampanye negatif terhadap sawit bukan hanya soal lingkungan, melainkan persaingan komoditas global.
“Produksi sawit lebih efisien dibanding soybean. Makanya marah dong global,” katanya. “Apapun sawit harus dijelekkan, double standar. Mereka kampanye soal lingkungan dan HAM.”
Ia menyinggung pola kampanye LSM dan lembaga internasional yang menurutnya selektif dalam mengkritik. “Kalau soal sustainability global, kita ikut. Ada ISPO, ada RSPO. Yang paling rewel itu Eropa, sementara China tidak mempersoalkan sertifikasi,” ucapnya.
Isu sawit juga sering dihubungkan dengan ketimpangan kepemilikan. Namun bagi Bustanul, kritik ini perlu dipisahkan dari isu ekologis.
Dia menyebut terjadi perubahan struktur kepemilikan sawit. Misalnya pada 1980-an: 68% kepemilikan oleh negara, 1990-an menurun jadi hanya 33% negara, 2010–2023 didominasi >50% swasta, dan 2026: 55% swasta, 4% negara, 41% rakyat.
“Kalau tidak suka 55% itu milik konglomerat, itu urusan ketidakadilan, bukan soal sawitnya,” ujarnya.
Dengan kata lain, sawit menjadi komoditas yang paling mudah disalahkan karena berada di persimpangan antara ekonomi, perdagangan, politik global, dan kampanye lingkungan.
“Permintaan minyak nabati dunia naik terus, terutama untuk pangan dan biofuel. Sawit dan soybean menyumbang 57% konsumsi global. Itu sebabnya sawit selalu jadi isu,” katanya.
