Banjarmasin, SAWIT INDONESIA – Sektor perkebunan kelapa sawit kian memperkokoh posisinya sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan di Kalimantan Selatan. Hingga Maret 2026, realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor ini tercatat menembus angka Rp149,4 miliar.
Angka tersebut mencerminkan kepercayaan diri para petani sawit dalam mengembangkan usahanya. Tidak tanggung-tanggung, serapan di sektor sawit menyumbang sekitar 48% dari total penyaluran KUR di seluruh sektor perkebunan di Kalsel.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalsel, Catur Ariyanto Widodo, mengungkapkan bahwa tren positif ini didukung oleh akses pembiayaan yang semakin terbuka bagi pelaku UMKM.
"Penyaluran KUR di Kalimantan Selatan menunjukkan perkembangan yang cukup baik awal tahun ini. Ini indikasi akses pembiayaan semakin dimanfaatkan masyarakat," ujar Catur di Banjarmasin (30 Maret 2026) sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis.
Meski sawit memimpin dari sisi nilai nominal di sub-sektor tertentu, sektor karet tetap membuntuti dengan performa yang impresif. Sektor karet tercatat menyerap KUR sebesar Rp146,09 miliar yang disalurkan kepada 2.901 debitur. Sementara itu, untuk sektor sawit sendiri, modal usaha tersebut mengalir kepada 1.839 debitur.
Secara akumulatif, sektor pertanian secara luas menjadi penerima mandat KUR terbesar di Kalsel dengan total nilai Rp307,28 miliar atau setara 35,57 persen dari total penyaluran nasional di provinsi tersebut.
Dominasi Skema Mikro dan Perbankan
Dari sisi skema penyaluran, masyarakat Kalsel cenderung memilih skema mikro yang mendominasi hingga 66,24 persen atau senilai Rp572,29 miliar. BRI masih menjadi motor utama penyalur KUR terbesar dengan realisasi Rp571,57 miliar, disusul oleh Bank Mandiri dan BNI.
Hingga saat ini, Kalimantan Selatan berhasil menempati peringkat ke-17 nasional dalam penyaluran KUR dan posisi ke-5 di regional Kalimantan. Dengan target tahunan sebesar Rp5,15 triliun, pemerintah optimistis serapan ini akan terus tumbuh merata di seluruh kabupaten/kota demi mendorong akselerasi ekonomi daerah yang lebih inklusif.
