• Kamis, 24 September 2026
Berita Terbaru

Sawit Dijadikan Penggerak Ekonomi dan Hilirisasi dalam RPJMN 2025-2029

Jakarta, SAWIT INDONESIA – Pemerintah telah menetapkan kebijakan strategis sawit menjadi komoditas unggulan dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Hal ini disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy saat bertemu pakar dan akademisi sawit di kantornya pada awal Januari 2025.

“Potensi besar ini harus kita kelola dengan optimal agar tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan dan sosial untuk kemakmuran bangsa,” ujar Menteri Rachmat Pambudy sebagaimana dikutip dari laman Kementerian Bappenas RI.

Hadir dalam pertemuan ini antara lain Prof. Budi Mulyanto (Guru Besar IPB) dan Dr. Witjaksana Darmosakoro (Peneliti Sawit).

Sebagai produsen CPO terbesar di dunia, Indonesia menghasilkan 47,08 juta ton atau 56 persen dari total produksi global pada 2023. Tiga provinsi utama penghasil CPO nasional adalah Riau (9,22 juta ton), Kalimantan Tengah (8,46 juta ton), dan Kalimantan Barat (5,20 juta ton).Selanjutnya, produksi sawit nasional diproyeksikan tumbuh 3,7% per tahun sampai 2045.

Kendati demikian, dikatakan Menteri Rachmat Pambudy, ekspor CPO dan PKO diperkirakan stagnan karena kebijakan hilirisasi yang bertujuan menyerap produksi di dalam untuk menghasilkan produk bernilai tambah, seperti bahan pangan, bioenergi, serta produk kesehatan dan farmasi.

Tantangan meningkatkan produksi sawit nasional datang dari luas lahan sawit yang mencapai 16,38 juta hektar, termasuk 3,2 juta hektar di kawasan hutan. Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), yang telah berjalan selama delapan tahun, juga masih menghadapi kendala dengan capaian realisasi hanya sekitar 373.728 hektar dari target tahunan rata-rata sebesar 180.000 hektar.

Untuk menjawab tantangan ini, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan langkah-langkah strategis, antara lain meningkatkan pengembangan produk turunan seperti bioavtur, biosurfaktan, dan substitusi impor untuk produk-produk farmasi. Selain itu, ada usulan pembentukan kelembagaan sawit yang terintegrasi dari hulu ke hilir, sebagaimana telah diterapkan di Malaysia.

Upaya lain termasuk memperkuat ekosistem industrialisasi melalui riset, inovasi, dan insentif, serta meningkatkan daya saing untuk ekspansi produk hilir di pasar internasional. Dengan kebijakan yang tepat, sawit diharapkan tidak hanya menjadi andalan ekonomi nasional tetapi juga mendukung upaya pengentasan stunting melalui produk farmasi berbasis sawit yang kaya akan vitamin A dan E.

“Kita saat ini dituntut untuk merumuskan tidak hanya kebijakan, tetapi juga grand strategy dalam pengelolaan sektor persawitan. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan pilot project yang dapat menjadi model keberhasilan. Semoga diskusi dan kerja sama kita hari ini dapat menghasilkan solusi konkret dan berkelanjutan bagi pengembangan persawitan nasional,” pungkas Menteri Rachmat Pambudy.

Artikel Terkait