Sambut May Day 2020, GAPKI Kampanye Kepatuhan Regulasi Perburuhan

JAKARTA, SAWIT INDONESIA - GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) terus meningkatkan kepatuhan anggotanya terhadap regulasi tenaga kerja di Indonesia. Dari luasan lahan sawit Indonesia 16,3 juta hektare, sekitar 32% merupakan perusahaan yang menjadi anggota Gapki. Selebihnya petani (42%) dan 26% perusahaan non anggota Gapki. "Walaupun hanya 32%, GAPKI mengambil tanggung jawab dan insiatif dalam aspek ketenagakerjaa, "ujar Sumarjono Saragih, Ketua Bidang Ketenagakerjaan GAPKI, dalam keterangan tertulis. Hasil studi ILO 2015, ada enam isu (deficit) dalam praktek buruh sawit Indonesia: (1) Hubungan & Status Kerja (2) Dialog Sosial (3) Pekerja Anak dan Jender (4) Kesehatan dan Keselamatan Kerja K3 (5) Pengupahan (6) Pengawasan. Dikatakan Sumarjono, berdasarkan hasil verifikasi Gapki bahwa peran pengawasan pemerintah perlu didorong lebih intensif. Pengawasan yang cukup akan meningkatkan kepatuhan. Tujuannya menjadikan pekebun lebih patuh dan tertib sehingga mewujudkan wajah sawit Indonesia yang berkelanjutan (sustainable palm oil) dapat terjadi dan dibuktikan. "Oleh karena itu, Gapki mendorong dan menyambut peningkatan kompetensi pengawas tenaga kerja. Ini bagian dari agenda besar Gapki dan ILO (International Labour Organisation," kata Sumarjono. Melalui forum pelatihan yang melibatkan 18 pengawas dari Dinas Tenaga Kerja dari Sumsel, Sumut dan Kalbar mengikuti pelatihan selama 4 dari 3-6 Maret 2020 di Hotel Santika Palembang dan kunjungan ke kebun Wilmar di Sumsel. Dalam lokakarya ini hadir Rene Robert, Senior Labour Inspection Spesialis ILO juga fasilitator utama dan Sumarjono Saragih, Ketua Bidang Tenaga Kerja GAPK. "Sawit terlalu penting bagi Indonesia. Sawit menjadi sumber dan motor ekonomi jutaan rakyat dan sumber utama divisa negara. Jadi, sawit tidak boleh gagal. Sawit adalah tentang kita," tegas Sumarjono. Rene menuturkan bahwa ILO mengapresiasi aksi dan strategi Gapki dalam upaya perbaikan kondisi perburuhan di kelapa sawit. Peran pengawas memang sangat penting. "Namun ditengah keterbatasan pengawas, kami berharap Gapki dan Pemerintah bekerjasama memetakan masalah dan merancang aksi prioritas. Sehingga perubahan nyata dapat disaksikan publik, "pungkas Rene Robert.