Perlunya solusi untuk menghadapi ragam tantangan dan pentingnya strategi peningkatan produksi dan produktivitas kelapa sawit, dengan memperkuat peran berbagai stakeholders.
Kepala Bidang Produksi Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Riau,Vera Virgianti, S.Hut, MM menjelaskan beberapa tantangan sawit Indonesia Emas tahun 2045 dengan target 100 juta CPO. Hal tersebut disampaikannya dalam salah satu Talkshow SIEXPO 2025, di Pekanbaru, Provinsi Riau, pada Agustus lalu.
Dikatakan Vera, di antaranya produktivitas rendah penyebabnya di antaranya benih berasal dari sumber benih yang tidak jelas, penerapan GAP (Good Agricultural Practices) yang masih rendah, serangan organisme pengganggu tanaman, adanya tanaman tua rusak.
“Selanjutnya, kawasan hutan (kebun terindikasi dalam kawasan hutan), sumber daya manusia (kapasitas SDM pekebun terbatas, kelembagaan pekebun masih terbatas dan akses permodalan yang masih terbatas),” katanya.
“Lalu, legalitas lahan (belum SHM, belum memiliki STDB, dan belum ISPO), rantai pasok TBS (masih panjangnya rantai pasok TBS, mutu TBS rendah). Lahan dan sarana (lahan tidak hamparan/kawasan, minimnya teknologi dan mekanisasi Perkebunan, jalan produksi yang belum memadai), realisasi FPKM yang masih rendah, dan hilirisasi (pemanfaatan produk samping kelapa sawit belum optimal),” sambung Vera.
Lebih lanjut, ia mengatakan untuk ke arah (menuju) 2045, sekarang 2025. Kondisi produktivitas nasional sejak 2017-2024 memang ada kenaikan produksi 1,2 juta ton per tahun. tetapi ada penambahan luas 300 ribu per tahun. Jadi karena lahan bertambah bukan produktivitas.
“Sementara, pada 2015-2024, ada produksi 7,8 juta ton, dan sekarang 9 juta ton, artinya hanya meningkat 150 ribu ton. itu juga ada penambahan luas (lahan) 2,4 juta, sekarang produksinya 3,4 juta ton. Jadi, bisa dikatakan produktivitas disitu situ saja (stagnan), tidak ada peningkatan. Masih terjadi ekstensifikasi belum ada intensifikasi,” tambah Vera.
Kenapa ini terjadi, katanya, karena program PSR terseok-seok. Kalau mauke 2045 dengan targat 100 juta ton tetapi dengan kondisi saat ini (2025), dengan produktivitas 48 juta ton ke 100 juta ton.
“Artinya perlu ada penambahan produksi 52 juta ton. Sementara, saat ini peningkatan hanya 1,2 juta ton sehingga harus ditingkatkan 2 kali lipat. Di Riau, 10 juta ton untuk bisa berkontribusi 20 persen harus 20 juta ton,” kata perempuan berkacamata ini.
Lalu, apa strategi peningkatan produksi dan produktivitas kelapa sawit, dengan memperkuat peran berbagai stakeholders.
“Pemerintah melalukan penyerdanaan dan harmonisasi regulasi, Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) dan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (KSB). Menyelesaikan permasalahan kebun dalam kawasan hutan dengan aturan yang ada (UUCK), mendorong percepatan sertifikasi ISPO (Perpres 16 Tahun 2025), mendorong penggunaan benih unggul dan bersertifikasi (Bank Benih Perkebunan), mendorong Reserch and Development (R&D) terutama terkait produktivitas tinggi dan tahan serangan OPT(organisme pengganggu tanaman), memberikan kemudahan dalam mengakses program PSR, Sarpras dan SDM sesuai dengan Permentan no 5 tahun 2025,” ungkap Vera.
Selanjutnya, ia menambahkan menjalankan regulasi terkait penetapan harga TBS sesuai dengan aturan yang ada (Permentan No 13 tahun 2024, Pergub Riau No 77 Tahun 2021).
“Serta, mendorong percepatan penertiban sertifikasi lahan (SHM) melalui PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap), mempermudah akses pembiayaan melalui kredit usaha rakyat, dan membangun kawasan hilirisasi kelapa sawit dalam mendukung swasembada energi dan pangan,” lanjut Vera.
Selain itu, perlu adanya langkah nyata dari para pengusaha dalam hal ini Gabungan Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), antara lain meningkatkan daya saing (perusahaan), pengembangan usaha, dan menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan sawit baik berkelanjutan.
(Selengkapnya dapat dibaca di Majalah Sawit Indonesia, Edisi 167)
