Jakarta, SAWIT INDONESIA - Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), DR. Ir. Gulat ME Manurung, MP., C.IMA, menilai program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang dijalankan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP) masih belum optimal dalam menjawab kebutuhan petani sawit nasional. Penilaian tersebut disampaikan dalam acara Refleksi Sawit 2025 yang disiarkan melalui kanal YouTube APKASINDO, Jumat (9/1/2026).
Menurut Gulat, dalam setahun terakhir BPDP memperluas penggunaan dana levy sawit untuk komoditas lain seperti kakao dan kelapa. Meskipun dinilai positif bagi kepentingan umum, kebijakan ini disebut belum cukup menjawab tantangan spesifik petani sawit, terutama terkait program PSR dan dukungan sarana-prasarana (sarpras) seperti alsintan, pupuk, hingga infrastruktur kebun.
“Jika kita lihat indikatornya, capaian target PSR sejak 2017 masih rendah, dan untuk tahun 2025 realisasinya masih di bawah 40%,” ujar Gulat.
Merujuk survei DPP APKASINDO tahun 2024, produktivitas kebun sawit rakyat masih jauh dari ideal. Pada kebun bermitra, produksi Tandan Buah Segar (TBS) hanya 0,82–1,6 ton/ha/bulan dengan produksi CPO sebesar 2,1–2,4 ton/ha/tahun. Sementara kebun swadaya hanya mampu menghasilkan TBS 0,6–1,1 ton/ha/bulan dan CPO 1,2–1,6 ton/ha/tahun.
“Produksi kebun bermitra dua kali lebih rendah dari potensi ideal, sedangkan kebun swadaya tiga kali lebih rendah. Ini tidak akan terjawab tanpa PSR,” tegasnya.
APKASINDO mencatat bahwa petani yang mengikuti PSR pada gelombang awal 2017–2018 menunjukkan peningkatan produksi, sehingga PSR dipandang sebagai kunci peningkatan produktivitas sawit rakyat.
Realisasi PSR 2025 Masih Jauh dari Target
Data APKASINDO menunjukkan usulan PSR yang didanai BPDP pada 2025 baru mencapai 40.000 hektare atau 33% dari target 120.000 hektare. Meskipun naik dari capaian 2024 (31%), angka tersebut dianggap belum memadai.
Gulat menyebut sejumlah faktor penyebab rendahnya realisasi PSR, antara lain, persyaratan administrasi yang berat, lemahnya pendampingan, minimnya koordinasi lintas kementerian (KLHK, ATR/BPN) dan masalah kebun dalam kawasan hutan.
APKASINDO juga menyoroti rendahnya implementasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi petani sawit. Hingga Desember 2025, sertifikasi ISPO baru mencakup 64.600 hektare atau 0,95% dari total 6,87 juta hektare kebun sawit rakyat.
“Ini menunjukkan implementasi ISPO pada petani masih sangat rendah dan membutuhkan intervensi kuat,” kata Gulat.
Pada isu global, APKASINDO menegaskan peran aktifnya dalam diplomasi sawit bersama BPDP, Kemenko Perekonomian, dan Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) untuk menghadapi regulasi Uni Eropa seperti EU Deforestation Regulation (EUDR).
“Diplomasi sawit ini membawa dampak positif bagi Indonesia sekaligus memperkuat narasi sawit sebagai komoditas strategis,” jelasnya.
Gulat menilai tahun 2026 sebagai momentum optimisme bagi industri sawit nasional. Ia menegaskan bahwa kelapa sawit merupakan sumber daya strategis sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945, berperan dalam ketahanan pangan, energi, hilirisasi, hingga geoekonomi.
Meski demikian, industri sawit masih menghadapi tantangan struktural seperti ketimpangan penguasaan lahan, rendahnya produktivitas, minimnya kesejahteraan pekebun dan tekanan internasional
“Jika tantangan ini tidak diselesaikan, maka tatanan masyarakat dan stabilitas nasional dapat terganggu. Karena itu sepanjang 2025 APKASINDO mendorong tata kelola sawit yang lebih baik, yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat dan optimalisasi penerimaan negara,” tutup Gulat.
