MEDAN, SAWIT INDONESIA - Hampir satu dasawarsa sejak digulirkan pada 2017, realisasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) nasional tercatat baru mencapai sekitar 37 persen dari total target yang ditetapkan. Guna memangkas berbagai kendala birokrasi, pemerintah kini menyiapkan langkah deregulasi serta penguatan pola kemitraan strategis antara petani swadaya dan perusahaan perkebunan.
Persoalan krusial ini dibahas dalam Sesi 3 IPOS Forum 2026 yang diselenggarakan oleh GAPKI Cabang Sumatera Utara di Medan, Kamis (29/10/2026). Forum tersebut menghadirkan perwakilan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), serta praktisi petani.
Dalam evaluasi Ditjen Perkebunan Kementan yang dipaparkan Togu Rudianto Saragih, sejak 2017 hingga pertengahan Oktober 2026, rekomendasi teknis (rekomtek) PSR baru diterbitkan untuk lahan seluas 444.303 hektare milik 200.890 pekebun di 21 provinsi. Dari luas rekomtek tersebut, area yang benar-benar telah memasuki tahap penanaman kembali (replanting) baru mencapai 320.707 hektare (sekitar 72 persen).
Poin-poin utama empat tantangan hulu, skema penyederhanaan Permentan, kenaikan dana BPDP, serta contoh sukses kemitraan plasma meliputi:
Empat Hambatan Utama Peremajaan Sawit Rakyat:
- Keresahan petani akibat kehilangan pendapatan (lost income) selama 3–4 tahun masa tanaman belum menghasilkan (TBM).
- Kerumitan verifikasi dokumen, legalitas kelembagaan kelompok, dan konsistensi data pekebun.
- Tumpang tindih peta serta ketidakjelasan status lahan terkait kawasan hutan dan Hak Guna Usaha (HGU).
- Maraknya pemanggilan aparat penegak hukum yang memicu keraguan di kalangan pekebun dan petugas daerah.
Deregulasi Kementan Melalui Aplikasi PSR Online:
- Kementerian Pertanian tengah merampungkan rancangan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) baru untuk menyederhanakan alur pengajuan PSR secara digital lewat aplikasi PSR Online.
- Verifikasi dokumen dan lapangan akan ditugaskan kepada surveyor independen dinas kabupaten/kota, yang dilanjutkan dengan penerbitan Surat Keputusan Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) oleh bupati/wali kota dengan pendampingan penuh.
Kenaikan Dana Bantuan BPDP Menjadi Rp60 Juta per Hektare:
- Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, Normansyah Hidayat Syahruddin, mencatat total dana PSR yang tersalurkan sejak 2016 hingga Triwulan III-2026 mencapai Rp12,48 triliun untuk 438.217 hektare lahan.
- Mulai September 2024 dan ditegaskan dalam Permentan No. 5/2025, besaran dana bantuan PSR melonjak dari semula Rp30 juta menjadi Rp60 juta per hektare (maksimal 4 hektare per pekebun).
- Kriteria penerima mencakup kelembagaan minimal 20 anggota/hamparan 50 hektare, memegang legalitas lahan sah di luar kawasan hutan/HGU, serta mengelola tanaman berusia di atas 25 tahun dengan produktivitas di bawah 10 ton TBS per hektare per tahun.
Bukti Sukses Pola Kemitraan Gapoktan Aek Raso:
- Keberhasilan nyata ditunjukkan oleh Perkumpulan Gapoktan Perkebunan Aek Raso Maju Bersama di Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara. Melalui kemitraan erat bersama PTPN IV Regional I, gapoktan ini berhasil meremajakan 1.313 hektare lahan milik 927 pekebun sejak 2018.
- Ketua Gapoktan, Harjoko, menyampaikan bahwa kemitraan menjamin ketersediaan bibit unggul bersertifikat, pendampingan teknis budidaya, kemudahan pencairan dana, hingga jaminan penyerapan (offtaker) TBS oleh pabrik pengolahan.
- Replanting ini diproyeksikan mendongkrak produktivitas dari di bawah 10 ton TBS menjadi 25–35 ton TBS per hektare per tahun, sekaligus melipatgandakan pendapatan petani 2 hingga 3 kali lipat.
Penyederhanaan regulasi yang dibarengi jaminan kepastian hukum tanah dan integrasi pola kemitraan perusahaan menjadi kunci utama agar program Peremajaan Sawit Rakyat tak sekadar mengganti tanaman tua, melainkan mewujudkan transformasi kesejahteraan petani sawit swadaya di seluruh Indonesia.
Sumber: gapki.id
