Jakarta, SAWIT INDONESIA — Pemerintah menemukan harga jual minyak goreng rakyat MinyaKita di tingkat konsumen masih melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp15.700 per liter. Temuan itu diperoleh dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Kementerian Perdagangan dan Satuan Tugas Pangan Polri di Pasar Rumput, Jakarta, Minggu (21 Desember 2025).
Sidak tersebut merupakan tindak lanjut arahan Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk memastikan stabilitas harga MinyaKita di pasar. Fokus pengawasan diarahkan pada kondisi riil distribusi dan harga jual minyak goreng rakyat tersebut.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan, pemerintah tidak akan mentoleransi pelaku usaha yang menjual MinyaKita di atas HET. Menurutnya, hal itu tidak sejalan dengan posisi Indonesia sebagai produsen minyak goreng terbesar dunia.
“Hari ini kami melaksanakan sidak dengan fokus MinyaKita sesuai arahan Kepala Bapanas. Tidak boleh ada pelaku usaha yang menjual di atas HET,” ujarnya.
Untuk menekan harga, pemerintah akan mendorong produsen meningkatkan realisasi Domestic Market Obligation (DMO). Selain itu, mulai awal 2026 pemerintah menyiapkan terobosan baru dalam skema distribusi MinyaKita dengan melibatkan Perum Bulog dan ID FOOD secara lebih agresif.
“BUMN pangan akan diperkuat perannya agar lebih intensif memasok MinyaKita ke pedagang pasar sehingga masyarakat dapat membeli sesuai HET,” kata Ketut.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 9 Desember 2025 dan diundangkan pada 12 Desember 2025. Aturan ini akan berlaku 14 hari setelah diundangkan.
Dalam Pasal 12 ayat (1), produsen diwajibkan menyalurkan sedikitnya 35% dari realisasi DMO MinyaKita kepada Perum Bulog dan/atau BUMN pangan sebagai Distributor Lini 1 (D1). Ketentuan ini dinilai krusial untuk menjaga stabilitas harga karena BUMN dinilai mampu menjaga harga pangan sesuai HET.
Adapun stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dalam bentuk minyak goreng per 19 Desember 2025 tercatat sekitar 10 ribu kiloliter yang tersimpan di Perum Bulog. Sementara kebutuhan konsumsi nasional mencapai sekitar 455 ribu kiloliter per bulan.
Di sisi harga, Panel Harga Pangan mencatat rata-rata harga MinyaKita secara nasional pada 21 Desember 2025 berada di level Rp17.694 per liter, masih di atas HET. Harga terendah tercatat di Provinsi Bengkulu sebesar Rp14.950 per liter atau sekitar 4,78% di bawah HET.
Selain harga, tim sidak juga menemukan praktik bundling di tingkat distribusi. Dalam praktik tersebut, pedagang diwajibkan membeli MinyaKita bersamaan dengan minyak goreng kemasan premium dengan rasio tertentu.
“Skema satu banding satu atau satu banding dua ini membuat harga jual MinyaKita ke konsumen menjadi tidak sesuai HET,” ujar Ketut.
Atas temuan itu, Satgas Pangan Polri akan memanggil produsen dan distributor MinyaKita yang terindikasi melanggar ketentuan, baik terkait penjualan di atas HET maupun praktik bundling. Pemeriksaan akan dilakukan melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
Harga MinyaKita sendiri telah diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1028 Tahun 2024. Dalam aturan tersebut, harga jual di tingkat D1 ditetapkan maksimal Rp13.500 per liter, D2 Rp14.000 per liter, pengecer Rp14.500 per liter, dan HET di tingkat konsumen Rp15.700 per liter.
Ke depan, Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga akan mengintensifkan pengawasan MinyaKita di berbagai daerah, mencakup distribusi stok dan pergerakan harga di seluruh lini.
Sebelumnya, Menteri Pertanian/Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah akan menindak tegas pelaku usaha pangan yang menjual di atas HET.
“Kita sepakat tidak ada yang menjual di atas HET. Kalau melanggar, Satgas Pangan Polri langsung turun menindak,” kata Amran saat jumpa media di Jakarta, 18 Desember 2025.
Amran menegaskan pasokan minyak goreng nasional dalam kondisi lebih dari cukup. Menurutnya, stabilitas pangan menjadi salah satu capaian utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dengan stok beras, minyak goreng, dan telur ayam berada pada level aman.
